Meski Pilkada Telah Usai, Honor PPL Dan Panwas Di Kab.Langkat Belum Cair

DETEKSI.co - Langkat, Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 1019/K.Bawaslu/TU.00.01/IX/2018 per tanggal 24 September 2018 tentang penegasan masa tugas Lembaga Pengawas Pemilu ad hoc dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018"

Atas dasar surat tersebut sejumlah PPL dan PPK merasa kecewa dan akan menuntut honor mereka sesuai surat edaran tersebut berakhir pada bulan Juli 2018 sementara sampai saat ini meski masa tugas telah berakhir honor tersebut hanya diterima sampai bulan Juni sementara untuk bulan Juli belum juga diterima seperti yang disampaikan Syahran PPL di Desa Pantai Cermin Kec. Tanjung Pura Kab.Langkat Rabu (16/10/2018),menurut Syahran jumlah PPL sebanyak 277 orang di desa/kelurahan Se Kab. Langkat dan 69 orang Panwas Kecamatan yang tersebar di 23 kecamatan yang belum menerima honor tersebut.Dengam rincian "Gaji PPL  sebesar Rp 900 ribu per bulan, dan Panwas Kecamatan sebesar Rp1.600.000 perbulan untuk anggota Panwas Kecamatan dan Ketua Panwascam sebesar Rp1.850.000  per bulannya"

"Jika dalam waktu 1 kali 24 jam, tidak juga dapat ditindak lanjuti oleh Bawaslu Langkat, maka kami akan menyerbu kantor Bawaslu Langkat untuk mempertanyakan hal ini secara langsung dan transparan" terangnya.

Saat dikonfirmasi bendahara pengeluaran Bawaslu Kab.Langkat Asnidar terakit masalah itu mengatakan bahwa honor tersebut tidak ada dari APBD tetapi melalui APBN yang diterima melalui Bawaslu Provinsi Sumut mengenai honor mereka sudah dibayar sampai bulan Juni 2018.

Sementara mengenai surat edaran Bawaslu RI tersebut pihak Bawaslu Kab.Langkat tidak mengetahui adanya surat edaran itu,pihak Bawaslu Provinsi juga tidak mengetahui surat edaran itu dan masih di dipertanyakan Bawaslu Provinsi ke Bawaslu RI terangnya.(AR.Limbong)
Share on Google Plus

About DETEKSI co

Redaksi DETEKSI.Co Menyajikan Informasi Berita Terkini, Kritis & Konstruktif
Hubungi Redaksi : 085372729191