Diduga Salah Tangkap, Polrestabes Medan Resmi di Prapidkan

Edy Murya SH.MH dan Rudi Haryandi, SH

DETEKSI.co - Medan, Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan dan Kajari Deliserdang dipraperadilankan oleh kuasa hukum dari tersangka Alexander Zulkarnain. Hal itu disampaikan oleh Edy Murya SH.MH dan Rudi Haryandi, SH didepan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Jl. Jenderal Sudirman No. 58, Lubuk Pakam, Sumatera Utara.

Sesuai nomor akta permohonan praperadilan : 17/Pid.Pra/2018/PN.Lbp, resmi mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Kepala Kepolisian Kota Besar Medan u/p Kasat Res Narkoba selaku penyidik dan Kepala Kejaksaan Negeri Deliserdang u/p Kacabjari di P.Batu selaku JPU

Gugatan prapid ini sudah dilayangkan sejak beberapa waktu yang lalu di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 17/Pid-Pra/2018/ tanggal 23/10/2018, Dan rencananya, sidang Prapid, Selasa (12/11/2018).

Dituduh klien kami memakai narkoba kata Edy, sebagai Penasehat Hukum dari korban kami menilai Alexander salah tangkap. Maka dari itu kami menempuh jalur hukum melalui Prapid.

" Kasus ini bisa kualifikasi sebagai kesalahan penyidik sebab tidak memprevikasi anggotanya yang berpendidikan S1, Sehingga dilapangan terjadi manipulasi perintah penyidik yang mengarah ke asal bapak senang artinya tidak Promoter.

Pemaknaan peran akan tugas kepolisian sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat, Dalam pelaksanaannya melekat pada Profesional Modern dan Terpercaya (Promoter). Tetapi beda dengan yang dialami oleh klien kami, banyak kejanggalan yang tidak sesuai dengan perintah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), jelas Edy Murya, SH.MH didampingi Rudi Haryandi SH kepada DETEKSI.co Selasa (12/11/2018) pukul 11:30 WIB.

Sesuai fakta dan serta pengakuan klien kami, bahwasanya tidak ada dasar penangkapan menurut KUHAP karena tidak ditemukannya barang bukti yang dipersangkakan oleh penyidik. Upaya Prapid ini sebagai upaya apakah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

"Jika penyidik tidak tamatan S1 sesuai perintah Kapolri maka implementasi dilapangan ada pelanggaran SOP dan etik profesional kepolisian," kata Edy Murya.

Hal senada juga disampaikan Rudi Haryandi, SH katanya bahwa permintaan pra peradilan ini berdasarkan surat kuasa yang dibuat oleh Alexander Zulkarnain selaku tersangka pada tanggal 9 Oktober 2018 dan oleh karenanya permintaan pra peradilan yang dibuat dan diajukan kuasanya adalah dapat dibenarkan menurut hukum.

Sementara mantan Kanit Reskrim Polsek Sunggal, Iptu Budiman Simanjuntak ketika dikonfirmasi terkait kuasa hukum tersangka Alexander mengajukan Pra Peradilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan dan Kajari Deliserdang

" Silahkan saja Prapid itu hak tersangka, " katanya

Ketika disinggung, orang tua korban menuding pihak penyidik diduga melakukan penganiayaan terhadap anaknya, " Tidak ada dilakukan penganiayaan terhadap anaknya dan kasus ini sudah P21," jelas Mantan Kanitres Polsek Sunggal.

Didepan kantor PN. Lubuk Pakam, ibu korban mengecam tindakan penyidik Polsek Sunggal yang dengan sewenang wenang diduga melakukan penganiayaan.

"Dibagian leher belakang dan punggung ada lebam, dan dibagian rusuk kata anak saya dia dipukul untuk dipaksa mengakui bahwa anak saya memakai narkoba padahal anak saya tidak memakai, " kata orang tua tersangka.

Anehnya ditest urine anak saya positif, ini merupakan kejanggalan, mulai dari penganiayaan, hingga minta berobat karena anak saya sakit itu pun tidak di ijinkan.

Karena anak saya sakit, maka saya minta tolong untuk di obati namun penyidik Polsek Sunggal menolak tanpa memberi keterangan yang jelas, lalu orang tua mana yang tega melihat penderitaan anaknya kata Sri Mulia Hati (46) warga jalan Tapian Nauli pasar 4 No. 8 Kec Medan Sunggal. (Dofu Gaho)
Share on Google Plus

About DETEKSI.co

Redaksi DETEKSI.Co Menyajikan Informasi Berita Terkini, Kritis & Konstruktif
Hubungi Redaksi : 085372729191