Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Ingatkan PT. KIM Tidak Gusur Pedagang 

DETEKSI.co - MEDAN, Sekitar tujuhbelasan orang delegasi Pedagang Kaki Lima (PKL) kawasan PT. Kawasan Industri Medan (KIM) (Persero), datang beraudensi ke Ruang Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Gedung DPRD Sumut, Senin (07/01/2019). 

Didampingi Wakil Ketua PDI Perjuangan Sumatera Utara (Sumut), Ir. Lancar Siahaan, dan Wakil Ketua Relawan Jokowi Sumut (Rejos), Ir. Poltak Simanjuntak, delegasi ini diterima Wakil Ketua FPDIP DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan, ST. 

Di awal pertemuan, Lancar Siahaan, menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan delegasi PKL kawasan PT. KIM (Persero), adalah meminta perlindungan dan bantuan DPRD Sumut, khususnya FPDIP DPRD Sumut, atas rencana penertiban yang dilakukan PT. KIM (Persero) terhadap para PKL tersebut. 

"Sebagai bentuk konkrit pembelaan dan perjuangan terhadap kepentingan masyarakat, lewat masalah yang dialami oleh para PKL kawasan PT. KIM (Persero), maka kami meminta supaya Fraksi PDI Perjuangan, dapat membantu keluhan dan kekhawatiran para PKL atas kebijakan sepihak PT. KIM," jelas Lancar, yang juga calon legislatif dari PDI Perjuangan daerah pemilihan Sumut 2 untuk DPRD Sumut.

Disebutnya, para PKL itu sudah berusaha menjadi PKL di kawasan tersebut, selama puluhan tahun. Dan adanya PKL beroperasi di kawasan itu, bermula dari adanya kesepakatan antara perusahaan milik negara itu dengan para karyawan atau buruh yang telah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh perusahaan tempatnya bekerja saat itu.

Sutrisno menjawab maksud tersebut, mengatakan bahwa tugas Fraksi PDI Perjuangan adalah melayani permasalahan yang dihadapi masyarakat, termasuk dengan PT. KIM. Apalagi di era Jokowi saat ini yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tentunya masalah ini akan dibantukan solusinya. 

Thomas Edison Napitupulu, salah seorang PKL yang mengurai kronologi awal adanya pedagang di kawasan itu, mengaku sedih karena awal tahun 2007, dimana terbentuknya Koperasi Karyawan (Kopkar) PT. KIM, tidak ada permasalahan. 

"Tapi pada bulan Juli 2018, saya dipanggil kembali oleh PT. KIM terkait masalah ini. Dalam pertemuan itu, saya sarankan supaya PT. KIM membuat tempat usaha para pedagang dari baja ringan ukuran 4x6 meter per pedagang. Namun usul saya itu tidak dapat dipenuhi oleh PT. KIM. Haris, Ketua Kopkar yang baru, tanpa ada komunikasi dengan pedagang langsung membangun lokasi tempat berjualan pedagang yang tempatnya tidak sesuai dengan kondisi sekarang dan jauh dari tempat berjualan awal para pedagang. Ukuran kios per pedagang 2,5 x 3 meter," ungkap Napitupulu. 

Pada tanggal 01 November 2018, imbuhnya, pihak PT. KIM ada melayangkan surat kepada pedagang yang isinya meminta supaya warung dibongkar para pedagang segera dibongkar. Kemudian surat tersebut disusul lagi pada tanggal 01 Desember 2018, namun surat tersebut tidak digubris para pedagang. 

"Tapi terakhir ada surat dari PT. KIM yang memerintahkan kepada pedagang untuk membongkar seluruh warung pada 01/01/2019, dan ini membuat kami jadi khawatir," keluhnya.

Noita Wury, salah seorang pedagang yang turut hadir, mengaku tidak membangkang dengan kebijakan PT. KIM, tapi dia mengeluhkan warung tempatnya yang baru, ukurannya sangat sempit. "Saya berharap jangan dipindah tapi biarlah kami tetap berjualan di tempat semula," harapnya.

Dibeberkannya, bahwa dari para pedagang, pihak PT. KIM meminta modal usaha warung dan PT. KIM menentukan harga serta menyediakan kasir. "Kami dijanjikan akan diberikan keuntungan setiap bulan melalui transfer ke rekening kami masing-masing. Mana kami mau," ujar Noita yang mengaku sudah berjualan sejak awal adanya Kopkar PT. KIM.

Syahrizal, pedagang lainnya mengungkapkan bahwa pada tanggal 09 Desember 2018 lalu, sudah mencoba di lokasi yang baru dan penghasilan yang diperoleh hanya Rp 200 ribu. 

"Kalau sebelumnya di tempat lama penghasilan bisa Rp 500 ribu hingga Rp 900 ribu. Selain itu, kalau ada pejabat negara mau datang, warung kami disuruh tutup. Dan ini menggangu usaha kami juga," keluhnya. 

Edison yang dipercaya oleh para rekannya sesama pedagang sebagai Ketua Persaudaraan Pemilik Warung (PPW) se-kawasan KIM, menyebutkan bahwa setiap pedagang dikenakan setoran Rp 7500 per hari kepada Kopkar atau sekitar Rp 8 juta per bulan per pedagang. 

"Pengurus sekarang di Kopkar juga sudah tidak ada lagi pedagang. Kalau dulu namanya warung Kopkar, sekarang sudah jadi warung BRI dan ada 86 pedagang yang terhimpun saat ini di PPW. Jadi pihak PT. KIM ada menyediakan empat titik lokasi warung yang baru dimana setiap titik diisi enam pedagang," katanya.

Poltak Simanjuntak, menyebut bahwa para pedagang yang berjualan di kawasan PT. KIM adalah para karyawan yang menjadi korban PHK. "Dan karena di-PHK, mereka diberikan usaha berjualan warung makanan di kawasan itu. Maka perlu menjadi perhatian bersama, awal mulanya para pedagang ini bisa berjualan disitu," ucapnya mengingatkan asal - muasal pedagang bisa berjualan disana.

Edison Simanjuntak, mantan karyawan PT. KIM, dan sempat jadi pengurus Kopkar, mengatakan bahwa soal kumuh yang dikeluhkan pihak PT. KIM, tentu ada solusi untuk memperindahnya. 

Ia juga mengungkapkan bahwa sebagai mantan karyawan PT. KIM menilai bahwa keberadaan para pedagang di kawasan itu sangat membantu para karyawan yang ada disana. Sebab pembayaran makan dari karyawan juga menunggu karyawan gajian. 

Sementara Johan Merdeka, aktivis sosial yang turut mendampingi pedagang, menyarankan agar lokasi warung para pedagang direvitalisasi bukan direlokasi. "Kalau direvitalisasi akan lebih membantu para pedagang dan relokasi akan menyulitkannya. Revitalisasi juga merupakan program Pak Jokowi saat menata para PKL ketika masih menjadi Walikota Solo," sarannya.

Menjawab saran dan paparan para pedagang itu, Sutrisno, yang juga Sekretaris Komisi D, komisi mitra PT. KIM di DPRD Sumut, menyebutkan kalau ada pembayaran yang dilakukan para pedagang, maka tak layak disebut PKL, sebab konotasinya liar. Menurutnya, para pedagang itu lebih layak disebut pedagang saja. 

Sutrisno juga sepakat adanya saran revitalisasi sebagaimana yang telah dulakukan Jokowi merespon penataan PKL di Solo, 

"Fraksi PDI Perjuangan tidak mau ada rakyat Indonesia yang menangis. Kami juga tidak mau masyarakat membenci Jokowi karena kebijakan di tingkat bawah. Apalagi pedagang membantu orang dengan mengutangi tanpa bunga kepada karyawan yang ada disana. Kami berdiri dan mendukung masyarakat dan akan segera menyurati Dirut PT. KIM agar tidak ada penggusuran terhadap pedagang," tegasnya.

Ia berjanji akan turun segera menemui para pedagang di lokasi tempat mereka berjualan saat ini. (Sipa Munthe)
Share on Google Plus

About DETEKSI co

Redaksi DETEKSI.Co Menyajikan Informasi Berita Terkini, Kritis & Konstruktif
Hubungi Redaksi : 085372729191