Sekretaris DPD SPRI Sumut : Sekda Provsu Gagal Terjemahkan UU Pers dan UU KIP

Sekretaris DPD SPRI Provinsi Sumatera Utara
DETEKSI.co - Medan, Terkait surat himbauan dari Sekda Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada seluruh pimpinan perusahaan dan media massa, tertanggal 28 Desember 2018 lalu yang saat ini menjadi kontroversial di kalangan jurnalis dan para pimpinan perusahaan pers di Sumut.

"Saya memandang surat himbauan tersebut meski tidak mengandung unsur pembatasan liputan kepada para awak media, namun bagi saya keputusan Sekda merupakan suatu langkah mundur terhadap kepimpinan gubenur dan wakil gubernur di era Edy Rahmayadi –Musa Rajek Shah," ujar Tim Formatur Pembentukan Dewan Pers Independen (DPI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Devis Karamoy, Sabtu (19/1/2019) dalam siaran Persnya kepada watawan. 

Sambung Sekretaris DPD Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Provinsi Sumatera Utara 2018 - 2023 mengatakan apa lagi surat himbauan tersebut sangat subjektif serta sebagai upaya membatasi ruang publik (melalui jurnalis) untuk mengakses serta mendistribusikan informasi.

Selain itu, menurut pandangan Devis, himbauan Sekda Provsu juga sangat keliru, karena mengikuti Surat Edaran Dewan Pers. Pada hal Dewan Pers bukan lembaga negara serta bukan pula kementerian terkait dengan Pemerintah daerah.

"Terintervensinya" Sekda Provsu dengan Surat Himbauan Dewan Pers, tentu ini menunjukkan bahwa Sekda gagal menterjemahkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers serta Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik," tegasnya.(tim)
Share on Google Plus

About DETEKSI.co

Redaksi DETEKSI.Co Menyajikan Informasi Berita Terkini, Kritis & Konstruktif
Hubungi Redaksi : 085372729191