PTPN 2 Garang Kepada Eks Karyawannya Tapi Lemah Kepada Mafia Tanah

RDP Komisi E DPRD SU dengan DPP AJH, PTPN II, Disnaker Sumut dan BPJS
DETEKSI.co - Medan, 27 tahun pengabdian Misan sebagai karyawan Kebun Marindal PTPN 2 belum bisa menikmati uang pesangon, karena pihak perkebunan menuntut pengosongan rumah kebun yang ditempatinya di Kebun Marindal I.

Keluhan yang disampaikan Misan dan kawan-kawannya melalui kuasa hukumnya, Dofu Gaho dari Aliansi Jurnalis Hukum (AJH) Sumut di hadapan Komisi E DPRD Sumut, Senin sore (11/2), sangat menyayat hati dan menyentuh rasa kemanusiaan yang sangat dalam.

Rapat Dengan Pendapat (RDP) antara Komisi E yang dipimpin Wakil Ketua, Ustadz H Syamsul Qodri Marpaung, Dinas Tenaga Kerja Provsu, PT BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa, PTPN 2, dan AJH selaku kuasa hukum dari eks karyawan PTPN II, yang mengadukan penderitaan mereka ke DPRD Sumut. Sedangkan anggota Komisi E yang  mengikuti RDP ini antara lain Ustadz H Zulfikar, Dahril Siregar, Riki Nelson Barus.

Mendengar penuturan Dofu Gaho ini, semua anggota Komisi E merasa terkejut dan menunjukkan rasa prihatin yang sangat dalam. Karena mereka tahun sejak tahun 2003, 5800 Ha lebih eks lahan HGU PTPN 2, termasuk Kebun Marindal I, menjadi bancakan dan rebutan penggarap tanah dan para mafia tanah Tanpa bisa dipertahankan oleh manejemen PTPN 2 Tapi pihak PTPN 2 sangat garang kepada para  karyawan yang sudah puluhan  tahun mencucurkan keringatnya membasahi tanah kebun demi kemajuan PTPN 2.

Manejemen PTPN 2 yang diwakili Kabag SDM, Suharto membenarkan permasalahan yang dihadapi Misan. Suharto mengatakan pihak manejemen baru akan membayar pesangon Misan, setelah lebih dulu yang bersangkutan mengosongkan rumah kebun yang ditempatinya.

Suharto tidak bisa membantah, ketika Rizatta Tripaldi, SPd selaku Kadiv Buruh mengatakan dihadapan RDP, bahwa hanya tanah saja yang milik kebun, karena bangunannya dibangun secara pribadi oleh Misan artinya seluruh bangunan diatasnya bukan biaya dari PTPN II melainkan uang pribadi Sdr Misan.

Sementara Misan sendiri menuturkan kepada wartawan usai RDP, tanah yang ditempatinya kira-kira berukuran 12 M X 20 M, merupakan inisiatif manajer kebun saat itu, guna memanfaatkan bangunan yang sudah reot. Misan mengatakan pihak kebun hanya bisa galak kepada para karyawan saja. Pihak kebun katanya tidak bisa secara hukum mengusir dia semena-mena. Karena tidak ada bukti surat penyeraan rumah dinas yang dimaksud.

Selain belum bisa mendapatkan pesangon, dia juga tidak bisa mendapatkan PIN penghargaan merupa emas 10 gram, karena masih menempati rumah kebun. Komisi E menerima tiga pengaduan dari AJH selaku kuasa hukum dari 15 orang karyawan eksPTPN 2 tersebut.

Selain masalah Misan bersama tiga orang kawannya yang senasib, AJH juga mempermasalahkan uang Jaminan Hari Tua yang belum dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjugmorawa. Dari ruang RDP tersebut terungkap bahwa pihak perkebunan mengagunkan kartu JHT sejumlah karyawan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Anggota Komisi E, Ustadz Zulfikar dalam menanggapi permasalahan ini mengatakan, manejemen PTPN 2 memang banyak kali masalah dengan pihak karyawannya.

Menurutnya Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut ini, persoalan ini sebenarnya tidak perlu sampai ke DPRD Sumut. karena masalahnya hanyalah masalah kecil saja . Tai karena sudah sampai ke DPRD Sumut, maka dia berharap masalah ini harus bisa diselesaikan oleh PTPN 2 dalam waktu dekat ini. Dan Komisi E katanya terus melakukan pemantauan hingga tuntas permasalahan ini.

Sementara itu Dofu Gaho mengapresiasi Kabag SDM Suharto, karena terbuka dalam mendialogkan permasalahan yang yang mereka ajukan ke DPRD Sumut. " Kami akan berdialog terkait masalah ini dengan pak Kabag, kata Dofu dalam mengakhiri keterangannya kepada wartawan usai RDP. (Zainal Arifin)
Share on Google Plus

About DETEKSI.co

Redaksi DETEKSI.Co Menyajikan Informasi Berita Terkini, Kritis & Konstruktif
Hubungi Redaksi : 085372729191