Hanya 10 Media Dapat Iklan Kampanye, Ketua KPU Sumut Di Protes Wartawan

DETEKSI.co - Medan, Ratusan awak media dari berbagai Media, cetak, elektronik dan online di Medan melakukan aksi protes terhadap kebijakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara Yulhasni yang di duga Nepotisme atas penerbitan Iklan Layanan Pemilihan Umum di sejumlah Media di Medan.

Hal tersebut di lakukan puluhan wartawan di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sumatera Utara, Kamis (28/03/2019) di Medan.

Amatan, dengan mengusung berbagai spanduk dari kertas karton yang bertuliskan 'Copot Ketua KPUD Sumut, Penggunaan Anggaran Iklan Kampanye 2019 Langgar Keppres Nomor 16 Tahun 2018'. 

Para pemburu berita tersebut mempertanyakan kebijakan Ketua KPUD Sumut tersebut dalam menggunakan anggaran negara untuk iklan sebesar Rp3,5 miliar berkaitan penayangan iklan layanan kampanye Pemilu 2019, diketahui, bahwa KPUD Sumut melakukan penunjukkan langsung kepada 10 media tertentu.

Koordonator aksi, Nelly Simamora, dalam orasinya mengatakan bahwa kebijakan KPUD Sumatera Utara yang melakukan penunjukkan langsung dalam menggunakan anggaran layanan iklan kampanye Pemilu 2019 itu menyalahi Keppres No.16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa.

"Jelas ini sudah menyalahi Keppres Nomor 16 Tahun 2018," ucap Nelly Simamora.

Menurut Nelly, seharusnya pihak KPUD Sumut dalam menggunakan anggaran negara tersebut harus melalui mekanisme tender. Kemudian perusahaan pemenang tenderlah yang mencari 10 media tersebut sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU, katanya.

Harus melalui proses tender, kata Nelly, Aksi puluhan wartawan tersebut mendapat pengawalan pengamanan dari aparat Polrestabes Medan. Aksi mereka juga diterima oleh komisioner KPUD Sumut Mulia Banuera, di dampingi Sekretaris KPUD Sumut Rajab, Kabag Teknik Maruli dan Bendahara Zulham.

Menurut Komisioner KPU Sumut Mulia Banuarea mengatakan bahwa pada awalnya KPUD Sumut menginginkan agar seluruh media yang bertugas di KPUD Sumut mendapat iklan layanan kampanye Pemilu 2019. Hanya saja, sebut Mulia, penghunjukan terhadap 10 media sudah diatur dalam Peraturan KPU.

"Kami hanya menjalankan prosedur yang sudah ditetapkan saja. Soal teknisnya itu ada pada pihak Sekretariat KPUD Sumut, sebutnya. (Irvan)
Share on Google Plus

About DETEKSI.co

Redaksi DETEKSI.Co Menyajikan Informasi Berita Terkini, Kritis & Konstruktif
Hubungi Redaksi : 085372729191