Viral di Medsos Terkait Ribut di Komisi A DPRD Sumut, Waketum DPP AJH : Oknum Dewan Lupa Tupoksinya

DETEKSI.co - Medan, Anggota Komisi A DPRD Sumut, Brilian Mokhtar, ribut dengan Kabag Perekonomian Setda Kota Medan, Nasib saat rapat tentang Pasar Timah, di gedung DPRD Sumut, Medan, Selasa (12/3/2019). 

Viralnya di Medsos ribut antara anggota Komisi A DPRD Sumut, Brilian Mokhtar dengan Nasib selaku Kabag Perekonomian Setda Kota Medan, Wakil Ketua Umum Aliansi Jurnalis Hukum angkat bicara dengan mengatakan tepat sentilan Gus Dur menyebutkan DPR seperti taman kanak-kanak (TK).

" Ucapan oknum anggota dewan yang terekam video itu, menandakan oknum tersebut lupa tupoksinya." kata Waketum DPP AJH, Soegeng Ariadi, SH Kamis (16/3/2019).

Seharusnya keributan tersebut tidak boleh terjadi karena itu forum terhormat yang diisi oleh orang orang terhormat seharusnya juga diselesaikan dengan cara yang terhormat, semua pihak harus bisa menahan diri jangan saling menonjolkan emosional dalam menyelesaikan masalah harus dibedakan forum terhormat dengan forum jalanan, tegas Waketum DPP AJH.

Hal senada juga disampaikan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Tindakan pengusiran terhadap Wakil Pemko Medan, didorong dan dimarahi dengan ucapkan kata kata yang tidak senonoh, akhirnya menjadi sorotan publik bahkan ke seantoro nusantara setelah disiarkan oleh stasiun TV One dalam kabar pilihan, tindakan tersebut sangat disesalkan publik, kata Taufik Hidayat Tanjung.

Sebenarnya permasalahan ini sangat sederhana sebab, Nasib hanya ingin kejelasan mengenai agenda rapat, Raker atau RDP, Kemungkinan Nasib bertanya karena takut disetting skenario yang ingin mengiring opini.

Masih kata Taufik, Proses Rapat dengar pendapat yang seharusnya bertujuan untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan malah sebaliknya menjadi tempat untuk caci maki ini tentu saja sangat mencoreng nama baik lembaga legislatif tersebut. Secara aturan DPRD Sumut tidak punya hak untuk memanggil pemko Medan dikarena bukan sebagai mitra kerja, seharusnya DPRD sumut memahami tugas dan fungsi mereka bukan hanya sesuka hati karena menyandang status wakil rakyat. Kita sangat meminta kedepannya hal ini tidak terjadi lagi.

Patut diduga permasalahan Pasar Timah mau diseret ranah Politik, kata Taufik, "seharusnya hukum yang menjadi Panglima Tertinggi jadi apapun putusan hukum semua pihak harus menghormati ," tegasnya.

" Apa sih yang dibanggakan sebagai seorang anggota Dewan, toh bulan depan sudah akan pemilu lagi, dan anggota lama memasuki demisionir, dan anggota yang tersebut diatas tidak di calonkan kembali, karena masih ada dan  berurusan dengan lembaga anti Rasuah KPK atas penyuapan dalam kasus ex Gubsu GPN, walaupun katanya sudah menggembalikan, tetapi ingat pengembalian bukan menghapus perbuatan pidana." kata Taufik. (Red)
Share on Google Plus

About DETEKSI.co

Redaksi DETEKSI.Co Menyajikan Informasi Berita Terkini, Kritis & Konstruktif
Hubungi Redaksi : 085372729191