Jadi Polemik, Sekretaris Inspektur Kab. Nias Utara Ingatkan Jangan Coba – Coba Bimtek Sebelum Dituangkan Dalam APBDes

DETEKSI.co - Nias Utara, Bimbingan Teknis (Bimtek) Aparat desa di Nias Utara yang menghabiskan anggaran puluhan Juta Rupiah setiap desa, kini menjadi buah bibir masyarakat termasuk Postingan di Sosial Media. Meski tidak dianggarkan dalam APBDes TA 2019, peserta Bimtek tetap juga diberangkatkan ke Medan yang difasilitasi oleh Dinas PMD Kab. Nias Utara.

Sesuai pernyataan Kabid PUEM Dinas PMD Kab. Nias Utara, Sukemi Harefa, yang telah diberitakan di beberapa media Cetak dan Media Online sebelumnya, Bimtek Aparat desa dilaksanakan berdasarkan surat dari Polda Sumatera Utara yang diterima oleh pemerintah daerah kabupaten Nias Utara, bahwa aparatur desa itu perlu diberikan pelatihan atau bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan desa, dan pemerintah daerah juga merespon hal itu dengan baik, ucap Sukemi dibeberapa media.

Hal berbeda disampaikan oleh Sekretaris Inspektur Kab. Nias Utara, Operagus Zalukhu saat beberapa wartawan dan LSM konfirmasi terkait Bimtek Aparat desa di Kab. Nias Utara di ruang kerjanya Jum'at (05/04/2019) mengatakan bahwa Bimtek tersebut bisa jadi temuan nantinya, sebab belum dianggarkan biaya pelaksanaan Bimtek diluar daerah dalam APBDes, perlu diketahui bahwa penetapan / pengesahan APBDes se-Kab. Nias Utara kan masih belum, ungkapnya.

Sambungnya, sesuai petunjuk dan aturan yang ada termasuk surat edaran Bupati Nias Utara tentang Moratorium Bimtek, dimana pada surat edaran dimaksud " Boleh dianggarkan biaya pelaksanaan Bimtek apabila sudah terpenuhi 5 kebutuhan mendasar, salah satu contoh Biaya Operasional Pemerintahan Desa, Honor Kepala desa dan Aparat Perangkat Desa lainnya. Kalau itu sudah terpenuhi boleh dianggarkan biaya Bimtek yang anggarannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) bukan dari Dana Desa (DD), tegas Operagus Zalukhu.

Setelah kami hitung – hitung, lanjut Sekretaris Inspektur, berdasarkan hasil audit kita pada tahun – tahun yang lalu, ADD di masing – masing desa hanya bisa mendanai biaya operasional desa, kalau lagi dianggarkan biaya kegiatan Bimtek, tentu salah satu Item dari kebutuhan mendasar desa tadi tidak terlaksana. Ini nanti yang mengakibatkan adanya temuan pada saat Tim Audit memeriksa keuangan desa, terangnya.

Lanjutnya, kami sering menyampaikan kepada para Kepala desa " sebelum membuat APBDes tahun 2019, jangan coba – coba melakukan Bimtek, sebab nanti kalau kekurangan anggaran siapa yang menanggulangi ". Selagi Moratorium itu belum dicabut kami tetap berpegang terus pada surat edaran tersebut.

Memang dalam Juknis boleh dilaksanakan Pelatihan atau Bimtek untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa, artinya silahkan melakukan Bimtek di desa dengan mengundangkan narasumber dari luar, mau dari Medan dari Jakarta terserah tergantung kemampuan anggaran desa yang bersangkutan, tegas Sekretaris Inspektur Itu. (F. Lahagu)
Share on Google Plus

About DETEKSI.co

Redaksi DETEKSI.Co Menyajikan Informasi Berita Terkini, Kritis & Konstruktif
Hubungi Redaksi : 085372729191