Menghormati Hak Pilih Rakyat

Drs. Thomson Hutasoit
DETEKSI.co - Pemilihan Umum (Pemilu) pemilihan presiden (Pilpres), pemilihan legislatif (Pileg) Serentak 17 April 2019 adalah wujud kedaulatan berada ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (pasal 1 ayat 2). 

BAB VII B PEMILIHAN UMUM pasal 22 E selengkapnya berbunyi;

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 
(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah. 
(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. 
(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. 
(5) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. 

Selanjutnya Pilpres, Pileg Serentak 2019 diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 dengan seluruh tahapannya. 

Ketentuan konstitusional itu merupakan pedoman baku harus diikuti seluruh peserta, penyelenggara pemilihan umum, dan seluruh institusi terkait, termasuk pemerintah yang tak boleh dilanggar walau dengan alasan apapun juga. 

Partai politik, kandidat, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP), Mahkamah Konstitusi (MK) menjalankan tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) sesuai amanah undang-undang untuk mewujudkan pesta demokrasi rakyat untuk memilih pemimpin bangsa lima tahun ke depan. 

Tahapan Pilpres, Pileg Serentak 2019 telah diatur dalam undang-undang maupun peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) atas konsensus nasional melibatkan seluruh stakeholders pemilu. Sehingga setiap tahapan pemilu mengikat kepada setiap warga negara Indonesia, tanpa kecuali. 

Setiap pengingkaran dan pengabaian atas Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7Tahun 2017, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya merupakan PEMBANGKANGAN terhadap negara yang tentu berakibat sanksi hukum. 

Warga negara telah menggunakan hak pilih 17 April 2019 untuk memilih calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia dengan tertib, aman, damai tanpa tekanan dari pihak mana pun. Sehingga Pilpres, Pileg Serentak 17 April 2019 layak disebut pesta demokrasi rakyat penuh kegembiraan, kesenangan dan kebahagiaan. 

Akan tetapi sangat disayangkan, pada tahapan perhitungan suara hak pilih rakyat dijadikan menu kegaduhan politik para politisi "Takut kalah" menjadikan kedaulatan ditangan rakyat "dibajak" para elite-elite politik memicu karut-marut politik di negeri ini. 

Berbagai tuduhan tak masuk akal seperti tuduhan kecurangan dan ketidakpercayaan terhadap KPU, BAWASLU, DKPP, MK, POLISI, TNI dan Pemerintah diblow-up terstruktur, sistematis, massif (TSM) untuk menghasut dan memprovokasi para pendukungnya.

Bahkan paling menyedihkan, salah satu pasangan calon presiden/wakil presiden telah mengikrarkan "TIDAK MENERIMA" hasil keputusan Real Count KPU 22 Mei 2019 karena dianggpemerinta Hal itu sangat lah disesalkan dan dikecewakan, karena tidak menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik di era melenia. 

Demokrasi yang seharusnya menghormati dan menghargai hak pilih wujud kedaulatan ditangan rakyat, justru sebaliknya dijadikan komoditi politik para elite untuk memuaskan libido nafsu politik haus kuasa. Padahal, tak seorang pun rakyat pemilik hak pilih memberi legitimasi kepada elite politik membuat kegaduhan dan keonaran mengatasnamakan rakyat. 

Salah satu manuver politik paling membahayakan pasca Pilpres, Pileg Serentak 17 April 2019 ialah "seruan, ajakan, hasutan" melakukan "people power" yang kemudian diganti "Gerakan Kedaulatan Rakyat" untuk menolak hasil perhitungan Real Count KPU 22 Mei 2019 dituduh CURANG adalah pembangkangan terhadap konstitusi. 

Tidak percaya dan mengakui institusi negara resmi dan kinstitusional adalah tindakan pembangkangan atau makar terhadap negara. Hasutan tidak bayar pajak, tidak percaya kepada Mahkamah Konstitusi (MK), menolak hasil keputusan Real count KPU RI dengan "people power atau gerakan kedaulatan rakyat" sesungguhnya "membajak" kedaulatan ditangan rakyat yang telah dilaksanakan pada Pilpres, Pileg Serentak 17 April 2019 lalu. 

Oleh karena itu, pemerintah, aparat penegak hukum, TNI-POLRI harus segera melakukan tindakan tegas kepada setiap orang yang mencoba-coba memantik kegaduhan, kekacauan, keonaran di negeri ini karena mereka telah melakukan pembangkangan dan/atau makar terhadap negara. 

Kedaulatan rakyat telah dilaksanakan sebaik-baiknya pada Pilpres, Pileg Serentak 17 April 2019 lalu, sehingga tidak diperlukan lagi "people power atau gerakan kedaulatan rakyat" sebagaimana dikatakan para "pengkhianat demokrasi" di negeri ini. 

Rakyat butuh aman, tertib dan damai sehingga negara perlu bertindak tegas kepada pemicu kegaduhan, keonaran di republik ini. 

Penulis : Drs. Thomson Hutasoit.
Share on Google Plus

About DETEKSI.co

Redaksi DETEKSI.Co Menyajikan Informasi Berita Terkini, Kritis & Konstruktif
Hubungi Redaksi : 085372729191