Pemerintah Desa Sihene’asi Kec. Lahewa Diduga Kangkangi Tahapan Perencanaan Pembangunan

ilustrasi
DETEKSI.co - Nias Utara, Dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sihene'asi Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara Prov. Sumut, terkait rencana kegiatan roda pemerintahan serta rencana pelaksanaan pembangunan tahun 2019, kini sudah menjadi buah bibir masyarakat, pasalnya telah melanggar aturan / tahapan mulai dari usulan, perencanaan hingga pelaksanaan suatu kegiatan Pemerintah desa dan pelaksanaan pembangunan di desa yang pembiayaannya bersumber dari dana ADD, DD dan BHPRD tahun 2019.

Seperti diketahui bersama, sebelum melaksanakan sebuah kegiatan Pemerintah desa dan melaksanakan pembangunan di desa, tentu harus melalui tahapan-tahapan sesuai Juknis Perencanaan pembangunan Nasional yakni " Dari usulan = RPJMDes = RKPDes = RAPBDes = Pengesahan APBDes yang disepakati bersama-sama dengan BPD desa setempat, Pembuatan RAB baru disampaikan di Kantor Camat untuk di Verifikasi oleh Camat dan baru di teruskan kepada Dinas PMD agar bisa mendapatkan rekomendasi pencairan dana.

Tahapan / Prosedur yang diuraikan diatas, belum dilaksanakan oleh Pemerintah desa Sihene'asi dalam merencanakan kegiatan roda Pemerintahan serta Pembangunan di desanya untuk dilaksanakan pada tahun 2019.

Sementara informasi yang didapatkan, APBDes tahun 2019 desa Sihene'asi sudah sampai di Dinas PMD Kabupaten Nias Utara tanpa melawati tahapan / prosedur Perencanaan kegiatan / Pembangunan.

Hal ini diketahui saat Wartawan Deteksi.comendatangi kediaman Ketua BPD desa Sihene'asi (Bazatulo Gea) untuk konfirmasi hal tersebut pada Jumat (14/6/2019).

Pihaknya mengatakan bahwa kalau memang benar informasi bahwa APBDes serta RAB desa Sihene'asi tahun 2019 sudah sampai di Dinas PMD, itu sudah menyalahi aturan sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan dan perencanaan pembangunan desa, kan juknis dan tahapan perencanaan pembangunan sudah ada, tegasnya.

Buazatulo menambahkan, kita sebagai pimpinan Badan Permusyawratan Desa (BPD) desa Sihene'asi belum pernah turut serta untuk rapat bersama mulai dari RKPDes, RAPBDes dan Penetapan APBDes tahun 2019, jangankan ikut membahas atau menyepakati untuk ditetapkan APBDes dimaksud, sepuncuk surat dan dokumen terkait hal ini, belum kita terima dari Pemerintah desa Sihene'asi.

Pada tahun 2017 dan 2018 yang lalu, lanjut Buazatulo, melalui musyawarah dan telah ada kesepakatan antara Pemerintah desa, BPD, para Tokoh, PKK dan masyarakat desa Sihene'asi bahwa pembangunan yang diprioritaskan dan dibangun tahun berikutnya khususnya di Dusun II antara lain : Bak penampungan air bersih dan pembangunan sumur bor sebanyak 15 titik serta Pengerasan jalan nelayan dari jalan provinsi menuju Muara Sohahau, begitu juga dengan Pengaspalan jalan menuju SMP N. 5 Lahewa.

Sementara pada tahun 2018 yang lalu rencana pembangunan dimaksud belum terlaksana. Kita tidak tahu kalau pada APBDes desa Sihene'asi tahun 2019 sudah dituangkan / direncanakan beberapa Item pembangunan tersebut, ucap Ketua BPD itu.

Upaya kita sebagai BPD yang telah dipercayakan masyarakat guna meluruskan kejanggallan terhadap tahapan perencanaan pembangunan tersebut, telah kita konfirmasi langsung kepada Kepala Desa Sihene'asi pada bulan Mei lalu, namun Kepala Desa mengatakan " Sebelum pengesahan APBDes 2019 akan dilaksanakan rapat, baru setelah itu diserahkan di Kantor Camat Lahewa untuk diversifikasi " hingga saat ini rapat/pertemuan yang dijanjikan Kepala Desa dimaksud tak kunjung dilaksanakan, terang Buazatulo.

Apabila benar APBDes desa Sihene'asi tahun 2019 telah sampai di Dinas PMD Kabupaten Nias Utara, saya sebagai Ketua BPD desa Sihene'asi menyatakan bahwa APBDes tresebut belum kita ketahui / disahkan untuk dilaksanakan tahun 2019 ini.

Oleh karena itu, kita berharap Dinas PMD Kabupaten Nias Utara dapat mempertimbangkan sebelum mengeluarkan Rekomendasi pencairan dana kepada Pemerintah desa Sihene'asi Kec. Lahewa. Harapnya.

Ketua BBD menyampaikan, atas kejadian ini, kami dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Sihene'asi Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara beranggapan " Pemerintah desa Sihene'asi tidak menghargai kami bahkan bisa dikatakan telah mencabut Hak kami sebagai BPD di desa Sihene'asi ini ", tegasnya. (F. Lahagu)
Share on Google Plus

About DETEKSI.co

Redaksi DETEKSI.Co Menyajikan Informasi Berita Terkini, Kritis & Konstruktif
Hubungi Redaksi : 085372729191