Konsekuensi Hukum Bebasnya Terdakwa BLBI di Mahkamah Agung

Oleh : Adv. Onesius Gaho, SH.CL
(Advokat dan Praktisi)

Bebasnya terdakwa BLBI di MA sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut sebab pada pokok perkaranya ketiga Hakim MA sepakat bahwa perbuatan terdakwa terbukti dalam fakta persidangan tetapi disisi lain Hakim MA juga berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana korupsi. 

Yang sangat menarik adalah ketiga Hakim MA memiliki pendapat yang berbeda dalam menafsirkan perbuatan terdakwa. Menurut Hakim Salman Luthan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana atau dengan kata lain setuju dengan pertimbangan putusan banding (Judex Facti) sedangkan menurut Hakim Syamsul Rakan Chaniago bahwa perbuatan terdakwa masuk dalam ruang lingkup perbuatan hukum perdata.

Hal yang berbeda pula pendapat Hakim Mohamad Askin yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa masuk dalam ruang lingkup perbuatan Administrasi.

Negara – Negara yang menganut sistem hukum Common Law, Pengadilan Tertinggi memilki bagian yang menangani kedua jenis banding yaitu judex factie dan judex juris. Kedua jenis banding tersebut merupakan tingkatan peradilan berdasarkan cara yang ditempuh dalam mengambil keputusan.

Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem hukum civil law, Hakim MA sebagai Judex Juris artinya bahwa Mahkamah Agung tidak berkewajiban secara hukum untuk memeriksa tentang fakta dan bukti dari substansi perkara namum MA hanya memeriksa penerapan hukum, interpretasi dan konstruksi hukum terhadap fakta hukum yang telah disampaikan di muka pengadilan baik pengadilan pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding. 

Sedangkan pengadilan pada tingkat pertama dan banding sebagai Judex Factie artinya bahwa Hakim berkewajiban secara hukum untuk memeriksa fakta yang sesungguhnya serta bukti-bukti dari substansi perkara sehingga dapat dikatakan Hakim dianggap sebagai pihak yang menentukan benar atau salah atas perkara tersebut.

Seperti diketahui bahwa dalam hal memberikan surat keterangan lunas oleh BPPN tidak hanya diberlakukan terhadap BDNI namun juga diberikan kepada beberapa obligor. Oleh karena itu , jika SKL bukan masuk dalam ranah hukum pidana (tindak pidana korupsi) maka konsekuensi hukumnya adalah terhadap SKL yang kesemuanya berasal dari BLBI harus diperlakukan sama dihadapan hukum.

Dalam konteks bebasnya terdakwa kasus  BLBI, menurut hemat saya Hakim  MA sudah memberikan keputusan yang tepat namun putusan tersebut memiliki konsekuensi hukum terhadap pihak terdakwa yang terlanjur dilakukan penahanan, dilakukan penyelidikan, bahkan sampai diadili dimuka persidangan sehingga mengakibatkan tercemar namanya dan rusak reputasi yang bersangkutan.

Siapa yang harus bertanggung jawab?

Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memaksakan diri untuk menjerat terdakwa meskipun sudah ada putusan MA?

Sebagai penegak hukum yang kedudukannya sama dengan kedudukan hukum penegak hukum yang lainnya seperti polisi, jaksa, hakim dan advokat tidak memiliki kewenangan untuk intervensi putusan hakim apalagi memaksakan putusan tersebut.

Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi  ditegaskan bahwa KPK hanya memilki kewenangan mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Uraian tersebut mau menegaskan bahwa KPK dibatasi kewenanganya sampai pada penuntutan lewat JPU.

Dengan demikian harus menghormati serta menjunjung tinggi putusan hakim mulai pada tingkat pertama sampai pada tingkat kasasi.

Apakah KPK bisa melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) melalui Jaksa Penuntut Umum?

Terhadap seluruh upaya hukum baik pada tingkat kasasi yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, jika para pihak masih tidak puas dengan putusan tersebut maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Namun demikian tidak semua putusan kasasi yang sudah memilki kekuatan hukum tetap dapat diajukan PK sebab menurut Mahkmah Konstitusi bahwa Esensi landasan filosofis lembaga PK ditujukan untuk kepentingan terpidana atau ahli warisnya sebagai bentuk perlindungan HAM, bukan kepentingan negara atau korban. Kalau esensi ini dihapus tentu lembaga PK akan kehilangan maknanya dan tidak berarti (Hakim MK Aswanto).

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No.33/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit (tegas) tersurat dalam norma a quo,".

Artinya bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP berbunyi "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung."

Putusan MK tersebut diperkuat dengan putusan MK No.16/PUU-VI/2008 terkait pengujian undang-undang Kekuasaan Kehakiman telah disinggung Pasal 263 ayat (1) KUHAP dan telah dianggap  dianggap jelas bahwa pengajuan Peninjauan Kembali adalah hak terpidana atau ahli warisnya bukan hak jaksa penuntut umum. apabila Jaksa tetap diberikan hak mengajukan Peninjauan Kembali, sedangkan sudah diberikan hak mengajukan upaya hukum biasa justru menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dengan Mahkamah Konstitusi menegaskan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut maka Komisi Pemberantsan Korupsi melalui JPU tidak memilki dasar hukum untuk mengajukan Peninjaun Kembali sebab jika dilihat secara normatif upaya hukum Peninjauan kembali merupakan hak terpidana atau ahli warisnya. 

Dengan keputusan ini dapat memberikan pelajaran terhadap para penegak hukum agar lebih cermat dalam menindaklanjut perkara kedepan. Akhir kalimat, penulis mau mengigatkan kawan-kawan penegak hukum terhadap asas berikut " Ignorantia Et Judicist Calanaetax Inocentis Yang Artinya Bahwa Ketidak Tahuan Penegak Hukum Adalah Kerugian Bagi Pencari Keadilan".
Share on Google Plus

About DETEKSI.co

Redaksi DETEKSI.Co Menyajikan Informasi Berita Terkini, Kritis & Konstruktif
Hubungi Redaksi : 085372729191