Warga Desa Ciadeg Minta Bumdes dan Dana Desa Tahun 2018 Di Periksa Kepolisian atau Kejaksaan

Kantor yang disewa Perangkat Desa. 
DETEKSI.co - Bogor, Didugaan melakukan korupsi terkait Dana Desa ( DD ) Tahun 2018 semakin membuat masyarakat jengkel, pasalnya tidak ada ketransparan dari DD tersebut seperti termasuk didalamnya ada program untuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang tidak jelas keberadaanya serta struktur pengelolaanya.

Saat di konfirmasi, ada beberapa Warga meminta agar kisruh Bumdes dan dana DD tahun 2019, kejaksaan dulilalokakag hal ini memaparkan, adanya gejolak terkait sus bumdes ini dikarenakan warga tidak mengetahui adanya bumdes dan tidak transparan tanpa ada nya musyawarah terhadap masyarakat dalam hal ini kami meminta kepada pihak kejaksaan atau kepolisian memeriksa bumdes dan DD tahun 2018, adapun audit dari Kecamatan dan inspektorat kami tidak mempercayainya, ungkap nya ,

Kejanggalan anggaran serta tidak jelasnya struktur Bumdes terlihat jelas seperti ucap Acih selaku pemilik warung beras mengucapkan bahwa warungnya adalah kantor Bumdes dan ia menerima anggaran Bumdes Berupa 20 karung Beras, dan warung ini dikontrak oleh Bumdes selama 2 tahun,dan ketika ditanya struktur Bumdes terkait bu acih sebagai ketua, ia menampik hal tersebut,ketuanya pa doyok.

"menurut Doyok selaku bendahara Desa  ia mengucapkan melalui pesan Wa, Bu acih adalah sebagai ketua Bumdes," ucap Doyok.

Ditempat terpisah pengamat hukum Anggie Triana Ismail SH, memaparkan, BUMDES menurut Pasal 1 angka 6 UU Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Sehingga ketika itu dikategorikan suatu amanah, maka para stake holder tingkat desa maupun kecamatan harus bisa memahami jalan yang akan ditempuhnya, supaya tidak terjadi permasalahan yang berdampak sistemik terhadap laju perjalanan nya.

Artinya pemahaman akan hukum serta SOP lainnya, sangat dibutuhkan dan begitu penting oleh para perangkat desa dan kecamatan.

Jika salah kelola, pendirian BUMDes bisa berimbas ke persoalan hukum. Apalagi jika modalnya berasal dari Dana Desa yang dialokasikan APBN.

Hadir nya satgas desa guna memantau aliran dana desa, merupakan respon yang rasional karena bagaimana dana desa serta BUM Des sebagai tempat perputaran uang, sangat rentan di manipulatif oleh oknum yang tidak bertanggungjawab,ungkap Anggie.

Dari simpang siurnya anggaran serta tidak jelasnya pengurus Bumdes terlihat banyaknya kejanggalan  anggaran Bumdes dan Dana Desa 2018 diindikasi terjadi unsur KKN. (Deddy rizqy)
Share on Google Plus

About Amd DETEKSI.co

Redaksi DETEKSI.Co Menyajikan Informasi Berita Terkini, Kritis & Konstruktif
Hubungi Redaksi : 085372729191