PJID Sambangi Kantor ULP Kab. Bogor

DETEKSI.co - Bogor, PJI Demokrasi Kabupaten Bogor terus lakukan program kerja, Salah satu kegiatan yang baru saja di laksanakan adalah kunjungan kerja ke ULP (Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa) Kabupaten Bogor Rabu (01/08/2019).

Kunjungan Kerja ini telah lama direncanakan, namun dengan adanya Demonstrasi dari berbagai Elemen beberapa waktu lalu yang meng orasikan terkait adanya dugaan kepada Pokja di ULP yg berlaku/bermain curang serta adanya tudingan bahwa ULP Kabupaten Bogor tidak transparan.

Maka tim PJI-D terus memantau perkembangan perjalanan nya seperti apa hingga tiba pada akhirnya PJI-D kembali mendatangi ULP untuk mempertanyakan terkait  seperti yang di tudingkan di atas. 

Dalam pertemuan tersebut PJID meminta kepada ULP untuk terbuka dalam melakukan pelelangan seperti harapan masyarakat yang melakukan Demonstrasi.

Lebih lanjut , dalam kesempatan itu juga, beberapa anggota PJI Demokrasi yang berbeda-beda media tersebut menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan keras seputar progres ULP dalam melaksanakan juga mejalankan fungsi, tugas, kinerjanya.

Ketika Tim PJI Demokrasi menanyakan persentasi jumlah paket dan anggaran paket yang sudah masuk ke ULP, Indra mengatakan belum bisa mempersentasikan nya karena total paket yang akan di lelangkan tidak tau totalnya, bahkan per SKPD pun tidak bisa di persentasikan karena SKPD yang memiliki paket pengadaan yang harus di lelangkan per dinas tidak tahu totalnya, tetapi dengan hasil tender yang telah masuk dari berbagai SKPD yang baru maupun sudah melelangkan Kegiatan dan lain-lainnya, jumlah nya sudah sebanyak 802 paket dengan jumlah anggaran sekitar 900 milyaran rupiah. 

PJI Demokrasi kabupaten Bogor mengharapkan agar ULP Kabupaten Bogor mampu meningkatkan kinerjanya dan harus mampu menepis issu miring tentang ULP dan membuktikan bahwa di tubuh ULP Kabupaten Bogor tidak ada Oknum Pokja dan yang tidak kalah penting adalah ULP jangan dijadikan sebagai ladang pertarungan kepentingan dari orang-orang tertentu , baik kepentingan rekanan maupun kepentingan oknum - oknum petinggi kabupaten Bogor . 

"Kami bekerja sesuai aturan dan belum ada aturan yg memperboleh menggugurkan penawaran terendah apabila harga tersebut tidak wajar , kata Cris yg saat itu ikut bersama Indra.
Indra Nurcahya selaku Kasubag pengadaan dan evaluasi menjelaskan kepada PJID bahwa bila ada pengusaha mengaku -ngaku bahwa paket yang sedang ditayangkan adalah paket nya, itu bisa saja, akan tetapi pengakuan itu tidak diranah kami, karena bisa saja sesama pemborong saling berkoordinasi.

Dengan mendengar penuturan tersebut tim PJI Demokrasi kabupaten Bogor mengatakan Bahwa Sudah Seharusnya Seluruh SKPD menyampaikan kegiatannya ke ULP kalau SKPD tidak mau di salahkan, mengingat sudah memasuki Triwulan ke III. (GHN&Tim PJID/ Deddy rizqy )
Share on Google Plus

About DETEKSI.co

Redaksi DETEKSI.Co Menyajikan Informasi Berita Terkini, Kritis & Konstruktif
Hubungi Redaksi : 085372729191