DPRD Sumut Akan Panggil PT. Carefastindo Terkait Pemotongan Gaji Karyawannya Berdalih BPJS

Editor: DETEKSI.co author photo
Kantor DPRD Sumut
DETEKSI.co - Medan, Permasalahan yang dihadapi oleh karyawan PT. Carefastindo Branch Sumatera Area Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), kembali disorot oleh Sekreatris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Provsu), Darmawansah Sembiring, SE. Ia merasa geram melihat kebijakan pihak manajemen perusahaan rekanan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) itu terkait adanya pemotongan gaji para karyawannya yang bertugas di Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan. 

Kegeraman politisi muda Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini, dilontarkannya lewat telepon seluler (ponsel)-nya, Rabu (12/12/2018) terkait saran yang disampaikannya menyikapi pemotongan gaji para karyawannya yang bertugas di Kantor Gubsu pada minggu lalu yang telah dipublikasi. 

"Kalau memang pihak manajemen perusahaan PT. Carefastindo, tidak merespon permintaan para karyawannya yang bertugas di Kantor Gubsu, untuk mengembalikan uang gajinya yang telah dipotong sebesar Rp 82.500 per bulan per karyawan, maka perusahaan itu akan segera kita panggil sebab yang dilakukan perusahaan rekanan Pemprovsu yang bergerak pada bidang jasa kebersihan kantor dan gedung itu, telah mengangkangi Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang BPJS, dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ada tiga Undang-Undang yang telah dikangkangi oleh perusahaan itu", terangnya dengan nada tinggi dari ponselnya.

Ia menyarankan supaya para karyawan yang telah dikorupsi haknya oleh perusahaan tempatnya bekerja, untuk segera membuat laporan pengaduan ke DPRD Provsu. "Tolong abang sampaikan sama para rekan karyawan itu untuk segera membuat pengaduan ke Komisi E DPRD Provsu agar dalam minggu ini kita bawa ke dalam Rapat Banmus (Badan Musyawarah-red) dan akan kita agendakan pemanggilannya pada minggu depan", sarannya.

Darmawansah juga menyesalkan lemahnya pengawasan yang dilakukan pihak Pemprovsu dalam merespon permasalahan karyawan perusahaan yang telah menjadi rekanannya selama dua tahunan. 

"Bila pengaduan itu nanti telah kita terima, pihak Biro Umum Setdaprovsu (Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara-red), juga akan kita panggil sebab mereka adalah institusi yang berkewenangan membuat kontrak kerjasama dengan Pemprovsu. Jadi mereka yang banyak tahu sepak terjang perusahaan tersebut", tutupnya.

Sampai berita ini dibuat pihak manajemen Kantor Pusat yang dihubungi lewat WashApp, belum juga menjawab. (Sipa Munthe)
Share:
Komentar

Berita Terkini