Toni Togatorop : Pekerjaan Jembatan Aek Simpang Duku Ditinjau Kembali

Editor: DETEKSI.co author photo
Toni Togatorop
DETEKSI.co - Medan, Pekerjaan rehab Jembatan Aek Simpang Duku, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Provinsi Sumatera Utara (Provsu), terkesan asal jadi. Selain tanpa papan plang proyek, kualitasnya diduga tidak sesuai bestek meskipun anggaran pekerjaan tersebut sebesar Rp 8,5 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nasional (APBN) Tahun Anggaran 2018 dengan penambahan atau adendum 50 hari kerja. 

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pengerjaan proyek pada jembatan tersebut, sarat dengan masalah, namun ketika akan dikonfirmasi kembali kepada T. Rahmadsyah atau biasa dipanggil Dadam oleh anggotanya, WashApp Kepala Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 14 Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Provinsi Sumatera Utara ini, sudah tidak diaktifkannya dan pesan singkat yang disampaikan melalui ponselnya, tidak juga dijawab. 

Menanggapi permasalahan itu, Ketua Fraksi Hanura Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provsu, Toni Togatorop, meminta supaya pekerjaan proyek jembatan itu ditinjau kembali. Bila memang ditemukan penyimpangan, Toni meminta adanya evaluasi terhadap oknum Kepala PPK 14 tersebut. 

"Dana sebesar Rp 8,5 miliar yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018, bukanlah dana yang kecil. Apalagi pengerjaannya tanpa papan plang proyek. Itu saja sudah melanggar ketentuan yang ada. Belum lagi pembayaran atas pekerjaan rehab jembatan itu telat sampai tiga bulan. Dan secara fisik memang belum kita lihat kualitas pengerjaannya. Bila memang benar hal itu terjadi, sudah sepantasnyalah oknum Kepala PPK 14 itu dievaluasi dan bila ditemukan adanya penyimpangan anggaran di dalamnya, tentu harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku", ucapnya menanggapi berita soal pekerjaan jembatan yang berada di perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat di Kabupaten Madina, di ruang kerjanya, Gedung DPRD Provsu, Jl. Imam Bonjol Medan, Rabu (05/12/2018).

 Toni sangat menyayangkan hal itu bila terjadi apalagi pemerintahan Jokowi sekarang sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur seperti jembatan dan jalan. Ia menyebut akan mengkonfirmasi pekerjaan jembatan tersebut ke Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provsu.

"Nanti akan saya konfirmasikan dulu kepada Kasatkernya dan bila memang jelas ada penyimpangan, akan kita minta supaya yang bersangkutan dievaluasi. Kalau nantinya ditemukan adanya penyimpangan anggaran di dalam pengerjaan jembatan itu, tentu harus diproses hukum", tegasnya. 

Hingga berita ini diturunkan, Kepala PPK 14, T. Rahmadsyah, tidak membalas pesan singkat yang disampaikan melalui ponselnya meskipun dalam laporan, pesan sudah terkirim. Dan ketika dihubungi, meskipun terdengar nada sambung, tapi yang bersangkutan tidak menjawab. (Sipa Munthe)
Share:
Komentar

Berita Terkini