Fraksi Gerindra Menilai Pemko Medan Sepele Terhadap WDP BPK RI Yang Berturut - Turut Selama 4 Tahun Diraih Pemko Medan

Editor: Irvan author photo

DETEKSI.co - Medan, Fraksi Gerindra menilai Pemko Medan sepele terhadap WDP BPK RI yang berturut-turut selama 4 tahun diperoleh Pemko Medan, Senin (22/7/2019).

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan Surianto dalam rapat paripurna pendapat fraksi-fraksi DPRD Medan terhadap Ranperda kota Medan tentang Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2018.

Fraksi Gerindra berharap Walikota Medan jangan menganggap sepele terhadap hal ini, artinya Pemko Medan tidak melaksanakan rekomondasi dan acuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut.

Selanjutnya Fraksi Gerindra menilai Pemko Medan tidak mampu dalam menelola keuangan dan gagal dalam memanagement.

"Pemko Medan tidak pernah belajar dari kesalahan dan kekurangan yang sudah ada,sehingga Fraksi Gerindra sangat tidak yakin untuk kedepannya Pemko Medan bisa mendapatkan WTP kembali jika tidak belajar dari pengalaman yang sudah terjadi," kata Surianto.

Untuk itu Surianto memaparkan agar Pemko Medan untuk terus meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kota Medan. Khususnya terhadap pendapatan daerah agar terjadinya peningkatan pendapatan daerah sebagaimana yang ditargetkan oleh Pemko Medan.

Fraksi Gerundra mengingatkan OPD Pemko Medan jangan hanya mencari posisi aman saja. Ini berarti OPD Pemko Medan kereatif,untuk terhindar dari jeratan hukum. Karena serapan anggaran di seluruh OPD dalam menggunakan APBD 2018 dinilai sangat rendah dibawah normatif.

Dampaknya pelaksanaan program pembangunan jalan di tempat,ini terlihat dilapangan rendahnya serapan anggaran rata-rata 47 sampai 50 persen disemua organisasi perangat daerah Pemko Medan.

Kondisi ini diperparah dengan rendahnya pendapatan asli daerah, meski potensi pemasukan cukup besar dari berbagi sektor. Efesiensi pelaksanaan APBD tahun 2018 yang dilakukan Pemko Medan bukan karena menghemat pengeluaran untuk tidak mengerjakan program yang dinilai tidak prioritas.

Tapi efisiensi ini cenderung tidak melakukan apa-apa sehingga anggaran menjadi sisa. Fraksi Gerindra sangat menyesalkan hal ini, "untuk itu perlu ada pembenahan dan perbaikan di Pemko Medan," tegas Surianto. (Dc/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini