Mark Up Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atlit Pusat Pelatihan Pelajar TA 2017, Polda Sumut Tangkap Kabid Disporasu

Editor: Irvan author photo
     Drs. Sujamrat, MM Kabid Sarana Prasarana dan Kemitraan Disporasu.
DETEKSI.co - Medan, Kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pekerjaan renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atlit Pusat Pelatihan Pelajar (PPLP) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) yang dikerjakan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga Provsu tahun anggaran 2017, sumber anggaran berasal dari APBD Provsu TA 2017 dengan cara penggelembungan harga barang (Mark Up).

Berdasarkan data informasi yang diterima dari Kasubdit III Tipikor Polda Sumut Kompol Roman Smaradhana Elhaj mengatakan pada tanggal 02 Pebruari 2017 pemerintah Provsu telah mengalokasikan pagu Anggaran sebesar Rp. 4.797.700.000 ke Dinas Pemuda dan Olah Raga Sumut untuk pekerjaan renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Sumut yang berada di Jalan Pembangunan, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.

Kemudian pada tanggal 14 Maret 2017 Polda Sumut telah ditetapkan bahwa Drs. Sujamrat, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Dinas Pemuda dan Olah Raga Sumut terkait pekerjaan diatas, didalam proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis tidak melakukan survey harga melainkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis diperoleh dari Deddy Oktavardian, ST, selaku Direktur Utama PT. Pajajaran Multicon Indonesia.

Kemudian, pada tanggal 16 Januari 2017 anggaranvtersebut turun dengan nilai Rp.4.300.618.036, selanjutnya Drs. Sujamrat, MM menambahkan keuntungan sebesar 13 % dan Pajak sebesar 10 %, kemudian Drs. Sujamrat, MM menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 4.781.989.960.

Selanjutnya, pada tanggal 12 Juni 2017 pihaknya telah menetetapkan Pokja 051-PK ULP Provsu atas nama Iskandar Usman dan kawan-kawan untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia barang dan jasa melalui sistem LPSE Provsu, dimana yang memasukkan penawaran sebanyak 2 Perusahaan yaitu PT. Tamarona Putri Masro dengan nilai Penawaran Rp. 4.000.000.000 dan PT. Rian Makmur Jaya dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 4.629.496.850. Kemudian yang ditetapkan sebagai pemenang adalah PT. Rian Makmur Jaya, namun berdasarkan fakta yang ditemukan seharusnya PT. Rian Makmur Jaya gugur dalam evaluasi tehnis dikarenakan tidak melampirkan bukti kepemilikan daftar peralatan utama minimal yang dibutuhkan atas pekerjaan tersebut.

Pada tanggal 27 Juli 2017 ditanda tangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027 / 573 / SP / KPA / SP & K / Disporasu / 2017 dengan nilai Rp.629.496.850 yang ditanda tangani oleh Drs. Sujamrat, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Junaedi selaku Direktur PT. Rian Makmur Jaya dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender yang terhitung mulai tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2017.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tanggal 24 Nopember 2017 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 027 / 006 / PPHP / PHO / KPA / SP&K / Disporasu / 2017 yang intinya pekerjaan tersebut dinyatakan 100 % dan tepat waktu, bahwa pekerjaan tersebut telah dibayarkan lunas kerekening ke Bank Sumselbabel Nomor : 1443050166 an. PT. RIAN MAKMUR JAYA dengan total bersih yang dibayarkan sebesar Rp. 4.082.374.495.

Selanjutnya Kasubdit III Tipikor Polda Sumut Kompol Roman Smaradhana Elhaj menerangkan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh bahwa untuk mendapatkan proyek/ pekerjaan tersebut adanya dugaan pemberian uang sebesar Rp. 673.381.360 yang diberikan oleh Deddy Oktavardian, ST kepada Sujamrat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Des Asharisyam, SE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) secara bertahap sebagai kesepakatan komitmen imbalan FEE 16 % dari nilai kontrak Rp. 4.208.633.500, sudah dipotong PPn 10 % karena faktanya bahwa Deddy Oktavardian yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Sedangkan Junaedi selaku Direktur PT. Rian Makmur Jaya hanya menandatangani Dokumen yang berkaitan dengan Dokumen-dokumen yang terkait dengan pekerjaan tersebut diatas.

"Berdasarkan hasil Audit BPKP Perwakilan Provsu pada tanggal 04 Juli 2019, bahwa atas fakta-fakta perbuatan tersebut terdapat penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya indikasi kerugian Keuangan Negara Republik Indonesia sebesar Rp. 1.537.273.395,00 milyar, maka tersangka Sujamrat saat ini telah diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia," papar Kasubdit III Tipikor Polda Sumut Kompol Roman Smaradhana Elhaj, Kamis (11/7/2019).

Atas perbuatannya, Negara dirugikan sebesar Rp. 1.537.273.395,00. Barang bukti yang turut diamankan berupa Dokumen Pengadaan Nomor : DOK.001 / POKJA.051-PK / ULP / Disporasu / 2017, tanggal 16 Juni 2017, Dokumen Penawaran dari PT. RIAN MAKMUR JAYA Nomor : 003 / PENAWARAN / RMJ / VI / 2017, tanggal 22 Juni 2017,  Perihal Penawaran Pekerjaan yang ditujukan kepada POKJA 051 PK, Dokumen Kontrak, Surat Perjanjian No. 027 / 573 / SP / KPA / SP&K / DISPORA / 2017, tanggal 24 Juli 2018 dan Dokumen Pembayaran dan Dokumen lain yang berkaitan dengan perkara dimaksud.

Kabid Sarana Prasarana dan Kemitraan Dinas Disporasu disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (tahun). Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999 dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

"Sera Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana, tersangka dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” pungkasnya. (Dc/ir)
Share:
Komentar

Berita Terkini