Sangat Perlu Kejaksaan Untuk Penguatan Eksistensi Kejaksaan RI

Editor: Irvan author photo

DETEKSI.co - Sergai, Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia  sangat perlu penguatan dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

Dalam hal ini, Kejaksaan adalah sebagai salah satu lembaga penegak hukum dalam UUD Tahun 1945. Mengingat penyelenggaraan kewenangan, fungsi dan peran kekuasaan Kejaksaan sesungguhnya sudah ada dan tidak dapat dipisahkan dengan lintasan perjalanan panjang sejarah bangsa.

Dalam keterbatasan tertulis yang diterima, menjelaskan, dalam perspektif historis, sejak disusun dan diberlakukannya UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai saat ini, eksistensi Kejaksaan RI sangat penting secara jelas dimana keberadaannya.

Setelah ditelusuri, kedudukan dan posisi Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum yang dituntut kemandiriannya hanyalah disinggung secara implisit merujuk ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945.

Jadi sekali lagi, hanya dalam kemasan pernyataan secara implisit seperti itulah selama ini institusi Kejaksaan RI dikenal dan diformulasikan.

Kejaksaan RI ditentukan memiliki kapasitas, tugas dan kewenangan penuntutan perkara pidana dan peran-peran lainnya, termasuk sebagai Pengacara Negara. Namun, penyebutan hanya secara implisit dalam konstitusi seperti itu, tidak cukup memberi landasan yang kuat dalam sistem ketatanegaraan sebagai dasar menjalankan tugas, fungsi dan peran dalam proses penegakan hukum.

Hal ini, memberi pengaruh terjadinya ambiguitas terhadap institusi Kejaksaan RI yang memiliki tugas yang begitu luas, beragam dan kompleks, karena di satu sisi dianggap menjadi salah satu bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di ranah Yudikatif.

Sementara pada saat yang sama juga memiliki tugas-tugas dan kewenangan dalam lingkup pelaksana UU di wilayah kekuasaan eksekutif. Padahal Kejaksaan Agung sebagai roda penggerak utama penegakan seharusnya memiliki tempat dan kedudukan tersendiri.

Namun secara konstitusional dianggap hanya sebagai bagian dari kekuasaan Kehakiman. berharap kewenangan Kejaksaan diatur secara eksplisit dan jelas di dalam Konsitusi, sehingga dapat memberi makna dan dampak lebih positif dalam penegakan hukum di Indonesia.

"Kejaksaan sebagai main states organ yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, maka kewenangan dimaksud sudah seharusnya diperoleh secara atributif dan konstitutif dengan menegaskannya dalam konstitusi,". Dicermati, dikaji, dianalisis dan dibahas lebih lanjut terkait pengaturan institus amandemen sebelumnya berjudul Kekuasaan Kehakiman menjadi Kekuasaan Peradilan. Kedua, pengaturan Kekuasaan Penuntutan sebaiknya diatur dalam bab tersendiri yang terpisah dari Kekuasaan Kehakiman.

"Dimaksudkan untuk membedakannya dengan Kekuasaan Kehakiman yang semata - mata berada pada ranah yudikatif, sementara Kejaksaan memiliki karakteristik yang tidak sama, yang tidak hanya menjalankan fungsi yudikatif," dengan diatur secara jelas dan tegas dalam konstitusi maka hal itu akan memperkuat kedudukan dan posisi Kejaksaan RI dalam sistem dan struktur ketatanegaraan di negara yang mampu mendorong peningkatan kinerja.

Hal ini untuk menjamin konsistensi terwujudnya praktik penegakan hukum penanganan perkara yang mandiri, berkualitas, bermartabat dan terpercaya.


Oleh : Ali Amran Wartawan
Sei Rampah 08 Juli 2019
Share:
Komentar

Berita Terkini