Enam Bulan Berlalu, Kasus Pengancaman Wartawan Belum Terungkap, Kapolres Nias Menunggu Balasan Surat Dari Dewan Pers

Editor: Irvan author photo

DETEKSI.co - Nias Utara, Kasus pengancaman terhadap 3 Wartawan yang dilakukan oleh warga desa Sisarahili, Kecamatan Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara, oknum pelaku yang belakangan diketahui berinisial RdH dengan menggunakan Parang pada 22 Januari 2019 silam.

Padahal laporan itu sudah 6 bulan lebih telah dilaporkan di Polres Nias tepatnya pada 25 Januari 2019, namun penyelidikan terhambat dengan alasan belum ada jawaban Surat Polres Nias yang ditujukan kepada Dewan Pers.

Hal ini diketahui lewat percakapan salah satu korban (Febeanus Zalukhu) Wartawan Kupaskasus.com kepada Kapolres Nias melalui WhatsApp.

Ketika dikonfirmasi wartawan, kepada Kapolres Nias, AKBP Deni Kurniawan terkait perkembangan laporan korban.

"Prosesnya masih berjalan bang, kami masih menunggu balasan surat yang kedua dari Dewan Pers, surat jawabannya sampai dengan hari ini blm kami terima, Karena pentingnya jawaban tersebut untuk melengkapi keterangan dari proses yang berjalan," jawab Kapolres Nias.

Kemudian, lanjut wartawan bertanya, sampai kapan korban mendapatkan keadilan, mulai bulan Januari hingga sampai saat belum ada kejelasan mengenai laporan korban.

"Kan sudah saya jelaskan, jawaban terhadap surat kami yang kedua dari Dewan Pers sangat penting untuk kasus ini, Karena abang dan rombongan datang dalam kapasitas sebagai Wartawan. Saya juga berharap surat jawabannya segera sampai," jawab Kapolres Nias kembali.

Korban yakin Polres Nias dapat bekerja masimal untuk segera menangkap para pelaku penganiayaan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Pimpinan Redaksi KupasKasus.com, Martinus Hulu melalui telpon selulernya mengatakan, Surat Kapolres Nias kepada Dewan Pers sudah salah alamat, karena yang lebih mengetahui legalitas wartawan itu adalah Pimpinan Redaksi dan yang di ketahui oleh Dewan Pers itu adalah hanya perusahaan Media dan Pimpinan Redaksinya.

Martinus Hulu mengaku merasa kecewa terhadap penyidik Polres Nias yang di duga sengaja memperlambat proses penanganan kasus ini.

“Kalau seperti ini kapan kita mendapatkan kepastian hukum dan keadilan di Negara ini, apa bila Dewan Pers tak mau membalas surat dari Polres Nias, mungkinkah kasus ini tidak diproses lagi? “ cetus Martinus Hulu.

Pun begitu, Martjnua Hulu menyarankan Polres Nias supaya benar - benar teliti dalam melakukan penyelidikan, karena laporan korban sudah memenuhi unsur mulai dari surat laporan korban, saksi-saksi dan visum.

Dan hasil rekaman Vidio percakapan antara Febeanus Zalukhu (Wartawan KupasKasus.com) dengan Kapolres Nias melalui WhatsApp pada 30 Juli 2019. Pengancaman jadi ketika sejumkah wartawan sedang melakukan tugas Jurnalistik.

Perlu diketahui setiap perusahan Pers telah berbadan Hukum dan memiliki pengesahan dari Menkumham RI atau yang biasa dekenal dengan istilah AHU. Soal legalitas Wartawan, yang mengetahui benar tidaknya seseorang benar wartawan bukan Dewan Pers melainkan Pimpinan Redaksi dari Perusahaan Pers itu sendiri. Terang Pimred Kupaskasus.com. (F. Lahagu)
Share:
Komentar

Berita Terkini