Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan Pertanyakan Penyebab Penurunan R-APBD Pemko

Editor: Irvan author photo
Boydo HK Panjaitan, SH. 
DETEKSI.co - Medan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medanpertanyakan penyebab penurunan R-APBD Pemko Medan TA 20120 sebesar Rp.2,54 % dari Rp. 6,25 menjadi menjadi. Hal tersebut dipertanyakan Boydo HK Panjaitan SH selaku juru bicara Fraksi DPRD Medan saat membacakan pemandangan umum terhadap R-APBD Kota Medan TA 2020 dalam rapat paripurna dewan, Rabu (21/8/19).

Hal itu disampaikan Boydo HK dalam rapat dipimpin Wakil DPRD Medan Iswanda Ramli didampingi Ketua DPRD Henry Jhon Hutagalung dan Wakil Ketua Ihwan Ritonga SE serta dihadiri anggota dewan lainya. Sementara dari eksekutif dihadiri Wakil Walikota Medan Ir Akhyar Nasution dan pimpinan OPD.

Sementara adanya peningkatan PAD sebesar 13,97 % yakni dari Rp.2,31 Triliun menjadi Rp.2,63 Triliun Tahun 2020, Fraksi PDIP mengapresiasi dan berharap dapat terealisasi. Bahkan, ditekankan untuk dapat ditingkatkan pada tahun tahun berikutnya.

Disisi lain, terkait prioritas pembangunan program perawan dan membangun infrastruktur jalan, jembatan, drainase dan kebersihan kota. Menurut Boydo, beberapa bangunan infrastruktur bangunan gedung, jalan, jembatan dan drainase banyak yang tidak sesuai kwantitas dan kualitas.

Untuk itu, Fraksi PDIP DPRD Medan mendesak Walikota Medan supaya lebih meningkatkan pengawasan setiap pekerjaan infrastruktur yang anggarannya dari APBD. Sehingga penggunaan APBD dapat maksimal dan tidak menimbulkan kerugian.

Masih dalam pemandangan umumnya, Fraksi PDIP menyebut pada akhir-akhir ini masih marak terjadi begal dan peredaran narkoba. Sehingga menimbulkan keresahan dan ketakutan masyarakat menjalankan aktifitasnya.

Menyikapi hal itu, Fraksi PDIP mendesak Walikota Medan menginstruksikan Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan membentuk kerjasama dengan masyarakat meningkatkan pengawasan memutus peredaran narkoba. Kemudian melakukan kordinasi dengan Polrestabes guna menekan tindakan kriminalitas dan peredaran narkoba di Medan.

Sementara itu, terkait alokasi anggaran belanja langsung di Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dengan minimnya alokasi program anggaran perawatan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Rp 4,2 Milyar dibanding program pengelolaan ruang terbuka hijau Rp.50, 06 Milyar diprotes Fraksi PDIP.

Menurut Boydo, porsi pembagian anggaran tidak proporsional sesuai kebutuhan masyarakat saat ini. Dimana, menurut Boydo saat ini penerangan LPJU di kota Medan belum maksimal, masih banyak lingkungan yang belum mendapat LPJU dan banyak yang rusak. Boydo mempertanyakan apakah Dinas Kebersihan dan Pertamanan tidak mengetahui hal dimaksud dan perlu dikaji ulang. (Dc/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini