Fraksi PKS: Pemko Jangan Hanya Berani Pada PK5 dan Lemah Terhadap Pengusaha Pelanggar Peraturan

Editor: Irvan author photo
Rajudin Sagala, S.PdI.
DETEKSI.co - Medan, Menyoroti persoalan penggusuran para pedagang didepan RSU Elisabeth Kota Medan yang dilakukan Satpol PP beberapa waktu lalu, membuat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, H.Fraksi PKS: Pemko Jangan Hanya Berani Pada PK5 dan Lemah Terhadap Pengusaha Pelanggar Peraturan Rajudin Sagala, S.PdI angkat bicara, Rabu (7/8/2019) di ruang Rapat Paripurna, gedung DPRD Kota Medan, saat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap Ranperda Kota Medan, tentang Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Turut hadir pada sidang paripurna Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan Fraksi dan Komisi, Badan Kehormatan, Unsur Forkopimda beserta sejumlah awak media.

Rajudin Sagala yang juga anggota Fraksi Partai PKS DPRD kota Medan mengatakan, penertiban terhadap para pedagang yang berjualan di disekitar RSU Elisabeth dan beberapa tempat lainya dinilai telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan.

"Tentu saja penertiban terhadap pihak-pihak yang melanggar peraturan harus tetap dilakukan. Namun, hendaknya Pemko melakukan penertiban terhadap pedagang disertai dengan solusi, sehingga tidak mematikan usaha para pedagang. Jika tidak disertai dengan solusi, maka bisa saja pedagang mencari lokasi lain untuk berjualan dan hal ini tidak akan mwnyelesaikan masalah.

Kemudian, Fraksi PKS berpendapat bahwa titik-titik wisata kuliner yang sudah sejak lama ada, sebaiknya diatur untuk lebih baik lagi. Bahkan, jika memungkinkan mendapat pelatihan dan bimbingan dari Pemko Medan untuk menjadi ikon kuliner di Kota Medan.

"Kami berharap Pemerintah Kota Medan jangan hanya tegas dan berani kepada para pedagang kaki lima saja, namun lemah terhadap pengusaha yang jelas-jelas melanggar ketentuan," pintanya.

Untuk itu, tambah Rajudin, jangan sampai perbedaan perlakuan ini menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap Pemko Medan.

"Kami meminta Pemerintah Kota Medan agar memperbaiki pola Komnikasi terhadap warganya terutama saat akan melakukan penertiban," tegasnya. (Dc/van)
Share:
Komentar

Berita Terkini