Kaldera Toba Anak Tiri jadi Anak Emas

Editor: DETEKSI.co author photo
Oleh: Drs. Thomson Hutasoit. 

Berselancar ke masa silam, sesungguhnya data, fakta, bukti empirik tervalidasi pengalaman masa lalu, baik pengalaman indah maupun pengalaman buruk tersimpan di dalam memory sejarah. Masa lalu, masa kini, masa depan adalah rangkaian episode waktu mencerminkan dinamika, romantika hidup tak mudah dilupakan begitu saja. 

Kaldera Toba terdiri dari beberapa daerah kabupaten berakses ke Danau Toba, antara lain; Kabupaten Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Samosir, Dairi, Pakpak Bharat, Karo, Simalungun, Asahan, Batu Bara adalah kawasan bekas ledakan Gunung Toba ratusan ribu ataupun jutaan tahun silam. 

Kawasan Kaldera Toba salah satu pusat peradaban manusia diatas bumi. Sebab, kawasan ini asal-usul (Bona Pasogit) bangso Batak yang terkenal dengan sebutan "Masyarakat Hukum Adat (MHA)" yang legalitas formalnya belum diakui secara jelas dan tegas di republik ini. 

Eksistensi serta Perlindungan Hak Keperdataan MAHA hingga kini belum ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, UUD RI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Pengakuan, pengukuhan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat (MHA) serta Perlindungan Hak Keperdataannya amat sangat esensial dan fundamental dalam berbangsa dan bernegara. Kealpaan pemerintahan daerah atas hal esensial, fundamental itu, sepertinya tidak menjadi perhatian serius, walaupun pergantian kepala daerah (gubernur, bupati) telah berganti beberapa kali di daerah ini. 

Kawasan Kaldera Toba memiliki danau terbesar kedua di dunia, danau vulkanik terbesar di dunia bernama Danau Toba anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, khususnya kepada masyarakat kawasan Kaldera Toba menyandang predikat "Peta Kemiskinan" sebagai bukti "penganaktirian" arah kebijakan pembangunan, baik di tingkat provinsi Sumatera Utara maupun tingkat nasional. 

Stigma negatif dengan dikotomi Pantai Barat dan Pantai Timur atas ketimpangan dan kesenjangan kemajuan pembangunan di provinsi Sumatera Utara adalah data, fakta, bukti empirik tervalidasi menunjukkan kawasan Kaldera Toba Anak Tiri arah kebijakan pembangunan di masa lalu. Ketimpangan, kesenjangan arah kebijakan pembangunan itu telah memicu protes keras pemekaran provinsi sejak puluhan tahun lalu. 

Kawasan Kaldera Toba yang seharusnya tidak layak menyandang predikat "Peta Kemiskinan" bila mampu mengelola dan mengembangkan Danau Toba destinasi wisata berkelas dunia di wilayah barat Indonesia. Sebab, Danau Toba telah go publik sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Bahkan, nama Danau Toba lebih populer daripada provinsi Sumatera Utara di mata dunia internasional. 

Akan tetapi sungguh disayangkan dan disesalkan, Danau Toba hanyalah seperti gadis cantik tak pernah dirias atau di make up sehingga wajah panorama indah nan molek itu dari waktu ke waktu semakin buruk rupa dan tidak menarik bagi wisatawan, baik domestik maupun internasional. Dan paling menyedihkan Danau Toba beserta kawasannya telah dijadikan ajang eksploitasi atau "diperkosa" secara membabi buta. 

Tangisan, erangan Danau Toba semakin menyedihkan dengan kebijakan "ambivalen" dan "dua kutub" yakni; hadirnya perusahaan raksasa "Kerambah Jaring Apung (KJA), dan masyarakat, penggundulan hutan, baik legal maupun ilegal, peternakan, dan pembuangan limbah domestik maupun usaha perhotelan di sekitar Danau Toba, menjadikan Danau Toba bagaikan "Tong Sampah Raksasa" dari waktu ke waktu. 

Berbagai teriakan lantang dan nyaring dari komunitas pencinta dan pemerhati Danau Toba bagaikan hembusan angin lalu tak pernah dihiraukan pengambil keputusan publik selama ini. Bahkan, Danau Toba telah dijadikan komoditas politik ketika kontestasi politik lima tahunan sedang berlangsung. Tapi begitu kontestasi usai nasib buruk Danau Toba tetap menyedihkan dan mengenaskan. Dasar anak tiri tak pernah diperhatikan sungguh-sungguh. 

RE Foundation dimotori Dr. Rustam Effendy Nainggolan MM beserta kawan-kawan telah berupaya keras memperjuangkan Geopark Kaldera Toba menjadi Taman Bumi UNESCO. Tapi upaya mengangkat harkat dan martabat Kaldera Toba belum memperoleh dukungan maksimal pemangku kekuasaan di daerah ini.

Ketika harapan pengembangan kawasan Kaldera Toba sudah mulai redup dan pudar, sejarah berkata lain. Danau Toba Anak Tiri berubah menjadi Anak Emas oleh seorang pemimpin pintar, cerdas dan jenial bernama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menjadikan Danau Toba perioritas nasional pariwisata berkelas dunia di wilayah barat Indonesia. 

Jokowi mengawali karier politik sejak Walikota Surakarta-Solo, Gubernur DKI Jakarta, selanjutnya Presiden RI 2014-2019 dan berlanjut periode kedua 2019-2024 telah mendengarkan "jeritan, tangisan" Danau Toba bagaikan "Anak Tiri" sehingga telah beberapa kali berkunjung ke tanah leluhur bangso Batak.

Kunjungan paling anyer adalah 29-31 Juli 2019 ke kawasan Kaldera Toba dengan komitmen riil akan mengucurkan mata anggaran sebesar Rp 2,4 Triliyun pada APBN 2020 untuk kebutuhan pengelolaan dan pengembangan Danau Toba destinasi wisata kelas dunia. 

Komitmen kuat, tulus ikhlas orang nomor satu di republik ini tentu membangkitkan "asa baru" dan semangat bagi seluruh stakeholders dan masyarakat di kawasan Kaldera Toba menatap hari esok lebih baik dan cemerlang. Sebab, apabila Danau Toba benar-benar destinasi wisata kelas dunia, maka predikat "Peta Kemiskinan" akan segera berubah menjadi "Tanah Harapan (Tano Hasonangan)" bagi masyarakat sekitar Kaldera Toba ke depan. Danau Toba akan jadi "Tambang Emas" penghasil petro dollar tak mengenal musim gugur. Asa kemakmuran dan kesejahteraan bukan lagi "mimpi seribu satu malam" ataupun khayalan outopis pelipur lara hati gundah. Tapi, kenyataan riil "Anak Tiri jadi Anak Emas" sehingga semua orang dan/atau pihak berlomba ingin menikmati betapa senang dan penting berkunjung, bahkan memiliki wajah cantik, indah nan molek Danau Toba dan kawasan Kaldera Toba, tanah leluhur masyarakat beradat, berbudaya, berperadaban dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Yang menjadi pertanyaan ialah Sudah sejauh mana kesiapan pemerintahan daerah serta masyarakat sekitar Kaldera Toba menerima dan mensukseskan "sinar pembangunan" yang dibawa Presiden Jokowi ke kawasan Kaldera Toba ?

Apakah mindset berpikir, "marsigulut di imbulu ni leang-leang (bertengkar atau berebut hal tak penting) masih dipertahankan ? 

Apakah sudah mampu membangun sifat, karakter tourism minded ?

Apakah bersedia merevitalisasi kearifan budaya leluhur, "paramak so balunon, pertarungan so ra mintop, parsangkalan so mahiang" sebagai sifat, karakter terbuka terhadap orang/pihak lain ? 

Inilah hal esensial, fundamental perhatian serius dari seluruh stakeholders dan masyarakat Kaldera Toba agar niat baik, tekad kuat Presiden Jokowi mengembangkan Danau Toba destinasi wisata kelas dunia tidak sia-sia.
Share:
Komentar

Berita Terkini