Pembangunan Alhambra Apartemen Belum Ada Titik Terang, LBH Bogor Lapor ke KPK dan Presiden

Editor: Irvan author photo

DETEKSI.co - Bogor, Pembangunan Alhambra Apartemen di Jalan Ciheuleut, Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, masih belum menemui titik terang. Pasalnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bogor hingga kini masih memproses pelaporan soal dugaan kejanggalan perizinan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Presiden Joko Widodo.

"Laporan saat ini masih kami proses dan matangkan. Insya Allah dalam waktu dekat akan segera dilayangkan kepada KPK," ujar Direktur LBH Bogor, Zentoni kepada wartawan, Senin (19/8/2019).

Menurut dia, enam orang kliennya sama sekali belum menerima dana kerohiman dari PT Gapura Pakuan Property selaku pengembang serta tidak menandatangani perjanjian soal kesiapan direlokasi dan pembongkaran kios yang berdiri di atas lahan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). "Nggak ada yang terima dan nggak ada yang tanda tangan surat perjanjian," ungkap Zentoni.

Ia menegaskan bahwa kliennya sudah 30 tahun berjualan di atas lahan Kementerian PUPR, dan dijanjikan oleh instansi terkait untuk dibuatkan koperasi pedagang. "Sudah 30 tahun berjualan diatas lahan dan rencananya akan dibuatkan koperasi. Jadi nggak bisa main usir saja," ucapnya.

Terkait pernyataan pengembang bila mereka telah menyewa tanah seluas 2.003 meterpersegi milik Kementerian per dua tahun sebesar Rp.183 juta lebih. Zentoni menyatakan bahwa hal itu sah-sah saja dilakukan. Namun, untuk dapat menggusur para pemilik kios harus melalui mekanisme gugatan.

"Kalau mereka (pengembang) mau menggusur kami, ya harus melalui gugatan. Tidak bisa hanya begitu saja. Silahkan saja gugat, klien kita sudah 30 tahun kok jualan di lahan itu," kata Zentoni.

Sementara itu, Sekretaris Puslitbang Pelatihan dan Pengawasan Kebijakan Publik (P5KP), Rudi Zaenudin meminta pengembang tidak sewenang-wenang melakukan penggusuran kendati mengaku telah menyewa lahan tersebut.

"Itu kan tanah negara, dan rakyat memanfaatkannya untuk mencari nafkah. Ya nggak bisa dong swasta maun gusus saja. Kecuali yang punya tanah," ucapnya.

Rudi juga mengatakan, apabila ingin memindahkan pedagang, pengembang wajib melakukan kajian terkait berapa kerugian pedagang dan berapa lama dampaknya. "Harusnya mengacu demikian, seperti yang dilakukan PT Marga Sarana Jabar (MSJ) saat tiang penyangga beton ambruk. Pertanyaannya apakah dana kerohiman yang dikeluarkan sudah sesuai dengan kajian itu," ucapnya.

Sebelumnya, Head of Permit 2 PT Gapura Prima Group, Yayat Nurhayati mengatakan, sebagai pengembang pihaknya telah menyiapkan lahan rekolasi sementara bagi 28 pedagang eksisting.

"Kami sudah siapkan lahan relokasi. Kita juga bangunkan kios sementara. Nanti setelag pembangunan selesai, mereka akan dipindahkan ke depan," ujar Yayat.

Yayat mengatakan, selaku pengembang telah menyewa lahan kepada Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dibayar per 2 tahun senilai Rp183 juta lebih. "Rencananya lahan itu akan kami buat lahan terbuka hijau dan pintu masuk apartemen," ungkapnya.

Menurut dia, dari 28 pedagang eksisting hanya lima yang menolak kiosnya dibongkar. Padahal, kata dia, manajemen GPPC telah memberikan dana kerohiman atas pembongkaran tersebut. "Ada dana kerohiman. Nominalnya variatif ada yang Rp. 3 juta sampai Rp. 32 juta. Dan tertuang dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai. Selain itu, seharusnya pembongkaran kios pun dilakukan secara pribadi," ungkap Yayat. (Rik)
Share:
Komentar

Berita Terkini