Siswa SMK 1 Lotu Dipecat, DPP AJH : Minta Ketua DPRD Sumut Panggil Kadis Pendidikan Sumut

Editor: Irvan author photo

DETEKSI.co - Medan, Ketua Umum DPP Aliansi Jurnalis Hukum menolak kebijakan sekolah SMK Negeri 1 Lotu Nias Utara yang memecat siswa, pemecatan LN (18) melanggar Permendikbud No. 82 tahun 2015.

Hari ini, DPP AJH resmi membuat surat Pengaduan ke Gubsu dan Ketua DPRD Sumut terkait Pemecatan LN siswa SMK NEGERI 1 Lotu Kab. Nias Utara, Rabu (14/8/2019).

"Kepala Sekolah dan Kacab Diknas Gunung Sitoli keterlaluan harus bertanggungjawab terkait dampak pemecatan itu bisa menimbulkan traumatik bagi siswa, " tegas Ketum AJH.

Dalam surat tersebut, DPP AJH meminta kepada Ketua DPRD Sumut untuk melakukan pemanggilan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara guna mempertanyakan langsung pemecatan LN.

"Secara undang-undang tidak diperbolehkan mengeluarkan siswa dari sekolah, Semestinya pihak sekolah tetap mempertahankan sampai siswa lulus ujian," tegas Dofu Gaho kepada wartawan Rabu (14/8/2019).

Ketum DPP AJH mengutip pernyataan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan yang mengatakan sekolah tidak boleh mengeluarkan atau menghentikan pendidikan siswa yang melanggar hukum.

Ia mencontohkan, orang tua yang melihat anaknya melakukan perbuatan keliru tentu tidak mungkin orang tua langsung mengatakan si anak berhenti menjadi anaknya. Demikian juga lembaga pendidikan jangan mengambil sikap memberhentikan siswa dari sekolah, tetapi sebaliknya harus didik lebih jauh lagi," ujarnya. (Dc/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini