Walikota Medan Diminta Tegas Dalam Menjalankan Peraturan

Editor: Irvan author photo
Proklamasi Naibaho. 
DETEKSI.co - Medan, Terkait 75 kios yang dibangun di pusat pasar diduga tidak memiliki izin, mendapat reaksi keras oleh anggota DPRD Kota Medan.

Walikota Medan Dzulmi Eldin diminta tegas menjalankan peraturan yang berlaku. "Kalau perangkat daerah ataupun kepala BUMD sudah dinyatakan bersalah hendaknya diberikan sanksi tegas, bila perlu dicopot dari jabatannya sehingga ada efek jera. Kalau tidak ada sanksi yang diberikan kepada para pelanggar peraturan, maka akan berdampak pada kepada para pegawai lainnya," ujar Anggota Komisi I DPRD Medan yang membidangi pemerintahan, Drs Proklamasi K Naibaho kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (21/8/2019).

Sambung Proklamasi, jika tidak diberikan tindakan tegas maka target yang sudah ditetapkan akan sulit dicapai.

Seperti temuan inspektorat Pemko Medan terhadap direksi PD Pasar beberapa waktu lalu. Sudah  berbulan-bulan tidak ada tindakan apapun dari Walikota Medan terhadap para Direksi di PD Pasar, padahal pihak inspektorat sudah menemukan kesalahannya.

Sebagai pemimpin,  hendaknya bisa tegas terhadap bawahannya sehingga para bawahan ini taat dengan aturan yang sudah dibuat. Apalagi, kalau bawahan tidak memiliki prestasi yang bisa diandalkan.

“Kalau tidak ada sanksi, dikhawatirkan akan banyak pelanggar aturan lainnya karena yakin Wali Kota ‘tidak mampu’ memberi sanksi terhadap bawahannya,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Walikota Medan menyatakan belum ada sanksi yang akan diberikan kepada tiga direksi PD Pasar karena belum menerima rekomendasi apapun terkait hal itu.

Seperti diketahui, tiga direksi yang direkomendasi untuk diberikan sanksi yakni Direktur Utama Rusdy Sinuraya, Direktur Pengembangan dan Direktur Operasional. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat. Di mana, direksi membangun 75 kios di Pusat Pasar tanpa izin.

Beberapa waktu lalu, anggota Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Nasib menyebutkan, pihaknya telah meneruskan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat kepada Walikota Medan Dzulmi Eldin untuk menindaklanjuti pemberian sanksi kepada ketiga direksi itu.

Kalau jenis sanksinya, Nasib meminta agar ditanyakan langsung ke Inspektorat, karena mereka yang mengeluarkan rekomendasi. “Tapi ada  beberapa jenis sanksi, seperti pemberhentian, teguran lisan dan tertulis. Usulan sanksinya sudah disampaikan ke walikota untuk dimintai persetujuan,” tegas Nasib usai rapat bersama di Komisi III DPRD Medan, Selasa (23/7/2019) lalu. (Dc/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini