Antonius Dapolis Tumanggor Janji Akan Tuntaskan Persoalan BPJS Kesehatan PBI

Editor: Irvan author photo
Anggota DPRD Medan Antonius Dapolis Tumanggor.


DETEKSI.co - Medan, Anggota DPRD Medan Antonius Dapolis Tumanggor berniat akan menuntaskan persoalan BPJS Kesehatan PBI (Peserta Biaya Iuran) yang belum dituntaskan anggota DPRD Medan periode 2014-2019.

"Ini pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan," ujar Antonius kepada wartawan, Jumat (20/09/2019).

Dana BPJS Kesehatan PBI anggarannya ditampung di APBD Kota Medan tahun 2019 sebesar Rp75 miliar. Namun program itu tertunda lantaran terjadi beda pendapat antara dewan dengan pemko.

Ribuan masyarakat Kota Medan sudah mendaftar dalam program BPJS Kesehatan PBI. Tapi hingga kini program itu belum juga direalisasikan. Bahkan sejumlah anggota dewan sempat mengancam akan menginterpeleasi wali kota. Dewan berpendapat kalau PBI untuk warga kurang mampu tidak hanya warga miskin. Karena jumlah warga yang benar-benar miskin di Medan sesuai kriteria Kementerian Sosial mungkin jumlahnya sedikit. Tapi yang tidak mampu oleh berbagai faktor jumlahnya cukup banyak.

Ketua DPRD Medan periode 2014-2019 Henry Jhon Hutagalung pernah mengatakan warga kurang mampu tidak serupa dengan miskin, tapi layak mendapat BPJS PBI. Ini bisa diakibatkan sesuatu hal yang menimpa satu keluarga mengakibatkan keuangan jadi terganggu sehingga iuran BPJS mandirinya tersendat.

“Contoh lain, seorang pensiunan PNS yang selama ini disantuni anaknya tiba-tiba tidak dibantu lagi sehingga iuran BPJS macet, sementara dia perlu berobat. Ini juga dikategorikan warga tidak mampu. Makanya keluarga-keluarga seperti ini harus dicover menjadi peserta BPJS PBI,” ucap Henry Jhon waktu itu.

Namun pemko tidak sependapat dengan pandangan dewan. Pemko tetap bertahan kalau penerima PBI harus benar-benar keluarga miskin berdasarkan hasil survei dan verifikasi dinas sosial  (dinsos) untuk menyatakan keluarga tersebut layak menerimanya. Tapi ironisnya dinsos mengatakan tidak punya anggaran untuk memverifikasi sehingga program BPJS PBI tahun anggaran 2019 gagal dilaksanakan. Namun di APBD 2020, BPJS PBI dianggarkan lagi sekitar Rp100 miliar lebih untuk 400.000 warga miskin dan anggaran verifikasi untuk Dinsos Rp.5 miliar.

Antonius Dapolis berpendapat sebaiknya BPJS PBI diberikan kepada seluruh warga Kota Medan apakah itu kaya atau miskin. (Dc/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini