Sumut Nomor 1 Terkorup, Lembaga K.P.K Mendadak Gelar Rakorwil Membahas Kordinasi dan Evaluasi

Editor: DETEKSI.co author photo
Usai Rakorwil Pimwil dan Pimda Lembaga K.P.K Foto bersama dengan Pimnas, Indranas Gaho
DETEKSI.co – Medan, Provinsi Sumatera menyandang nomor 1 terkorup, membuat Komando Pemberantasan Korupsi (K.P.K) menggelar Rapat Kordinasi Wilayah (Rakorwil) Provinsi Sumatera Utara di Hotel Grand Mercure Medan, Rabu (25/9/2019) pukul 19:00 Wib, Dengan Thema Kordinasi dan Evaluasi Lembaga K.P.K Wilayah Sumut Kabupaten/Kota.
Puluhan anggota Pimda dan Pimwil antusias mengikuti Rakorwil
Presiden Lembaga K.P.K, Adv. Indranas Gaho, SH. MKn dalam sambutannya menegaskan bahwa Lembaga K.P.K memiliki prinsip Satu Komando, artinya Pimpinan Wilayah (Pimwil) dan Pimpinan Daerah (Pimda) melaksanakan prinsip organisasi dalam hal menjalan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab untuk mengungkap setiap pelanggaran hukum yang berhubungan dengan kerugian negara.

“ Saya malu, Provinsi Sumut menjadi rangking 1 terkorup, harus menyadari bahwa Lembaga K.P.K lahir karena perintah UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disahkan oleh Kemenkum HAM, untuk itu para koruptor seret ke penjara,” jelas Pimnas kepada peserta Rakorwil.

Kepada peserta Rakorwil, Indranas menekan Pimwil dan Pimda harus mampu melakukan terobosan seperti mengadakan MoU dengan Pemerintah Daerah upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan cara mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis (Bimtek) Seminar, Workshop, Training of Trainer.

Disamping melakukan kegiatan edukasi, Lembaga K.P.K mjuga bias melakukan pendampingan dan advodkasi terhadap korban tindak pidana korupsi hingga pada upaya hokum dengan berpedoman sebagaimana diatur dalam ketentuan Lembaga K.P.K.

Indranas mengingatkan terkait aturan organisasi, Pasal 27 AD, menegaskan bahwa Pimpinan Nasional dibawah Keputusan dan Kebajikan Presiden selaku Pimpinan Tertinggi dan Pimpinan Organisasi serta berlaku skala Nasional.

Tugas dan Fungsi Lembaga K.P.K. yakni, Mengadakan pengawasan dan pemantauan, investigasi dan penelitian terhadap seluruh Penyelenggara Negara sebagomaimana dimaksud dalam peraturan perundang - undangan.
 
Selanjutnya, Melakukan Pelaporan atau pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi kepada KPK/KEJAKSAAN/POLRI dan atau instansi Negara yang diberi kewenangan untuk itu demi terwujudnya Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Diakhir kata sambutan Pimnas Lembaga K.P.K menuturkan Trias Kekuatan Kelembagaan, PerkumpuIan Advokat dan Pengacara Nusantara (PERADAN), Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K) dan Media Online dan Cetak. (Red)
Share:
Komentar

Berita Terkini