LSM Lingkari Resmi Laporkan BS Oknum Guru SMA 8 ke Gubsu dan Inspektorat

Editor: DETEKSI.co author photo
SMAN 8 Jalan Sampali Medan
DETEKSI.co - Medan, Lembaga Investigasi Gerakan Anti Korupsi Indonesia (LSM LINGKARI) beralamat di Jalan A R Hakim Nomor 177 A lt 3 Medan secara resmi melaporkan oknum BS merupakan salaseorang guru di SMA 8 Medan ke Inspektorat, Gubsu/Wagubsu, Sekda Provsu, Dinas Pedidikan provsu dalam hal dugaan pemalsuan tandatangan serta manipulasi data jumlah jam mengajar salasatu syarat sertifikasi guru. Laporan tertulis dengan nomor surat 090/MPPA/Lsm. LINGKAR/X/2019 yang ditandatangani Drs

T Abel Sirait selaku Ketua LSM Lingkari menyebutkan jika oknum BS berdasarkan data dan laporan masyarakat perduli pendidikan yang diterima lembaganya kuat dugaan bahwa terjadi pemalsuan tandatangan Kepala Sekolah (Kepsek) SMA 8 atas nama Drs Jongar Ranto Panjaitan M.Min terhadap surat keterangan terhadap BS mengikuti pelatihan di Unimed.

Demikian dikatakan, Drs T. Abel Sirait selaku Ketua LSM Lingkari kepada wartawan, Kamis (3/10) di Medan. Dia dalam laporan surat tertulisnya menjabarkan beberapa kejanggalan yang diduga kuat terjadi pemalsuan tandatangan dua Kepala Sekolah hanya untuk kelengkapan administrasi pengusulan pelatihan sertifikasi ke Unimed.

Selain dugaan memalsukan tandatangan kepsek SMA 8 Medan, juga oknum BS juga diduga memiliki SK mengajar di salah satu  sekolah swasta berdomisili di Belawan yang SKnya  diduga bodong  (palsu) pada tahun pelajaran 2018/2019. SK ini diduga digunakan untuk memperoleh sertifikasi guru.             

"Setelah diselidiki dan dipertanyakan kepada kepala sekolah swasta yang memberikan SK pada tahun pelajaran 2018/2019 tersebut , ternyata SK tersebut bodong", ujar Ael Sirait.               

Masih kata Abel Sirait, oknum BS juga disebut-sebut tidak pernah memberitahukan secara lisan atau tertulis ke pihak SMAN-8 Medan tentang keikutsertaannya mengikuti pelatihan di Universitas Negeri Medan (Unimed) untuk mendapatkan sertifikasi dan Kasek SMAN-8 Medan tidak pernah mengeluarkan surat keterangan untuk mengikuti pelatihan bagi kepentingan oknum BS.               

Abel berharap  Inpestorat Provsu serius mengusut dugaan pemalsuan tandatangan ke dua kepsek tersebut serta keluarnya surat sertifikasinya. Hal itu dikatakannya mengingat surat vide pasal 13 ayat (1) Peraturan Metri Dalam Nomor 12 tahun 2014 tentang pedoman penanganan perkara di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan diperkuat surat Sekdaprovsu nomor 180/8883/2019.

Dalam surat tersebut diterangkan jika ASN menerima surat permintaan keterangan/panggilan dari penyelidik/penyidik Kepolisian RI, Kejaksaan RI atau KPK RI, sebelum ASN menghadirinya agar melaporkannya ke Gubsu Cq Biro Hukum Sekdaprovsu. Tidak diperkenankan menghadiri pemeriksaan tanpa ijin dari Gubsu yang dibuktikan dengan surat tugas dan ditandatangani oleh Sekdaprovsu.

Dengan demikian lanjut Abel, pihaknya berharap pihak inspektorat provsu dapat menyelidiki dugaan pemalsuan tersebut diatas. "Apakah seperti itu proses pengambilan sertifikasi", katanya seraya menambahkan saat mengikuti pelatihan di Unimed, oknum BS memiliki jam mengajar 10 jam, sementara sesuai peraturan yang mengikuti pelatihan minimal 24 jam. 

Masih kata Abel, oknum BS selaku ASN sangat keterlaluan karena dirinya selaku ASN (guru) melaporkan atasannya ke Poldasu dengan LP K/169/IX/RES.3.3/2019/Ditreskrimsus dengan tuduhan manipulasi data Dapodik (data pendidikan sekolah) dan bahkan oknum BS juga melaporkan atasannya ke Polrestabes Medan.
"Ini merupakan perbuatan menyalahi dengan peraturan ASN yang menyatakan harus setia, loyal serta patuh terhadap atasan," katanya.

Terpisah , Kepala Sekolah (Kasek) SMAN-8, JR Panjaitan yang dikonfirmasi wartawan dikantornya tentang jam mengajar oknum guru BS di SMAN-8 Medan, membenarkan jika jam mengajar oknum guru BS di SMAN-8 nol dan tidak mengajar sejak bulan Juli 2019 hingga September 2019. Hal ini, kata JR Panjaitan sesuai Keputusan hasil rapat MGMP.

Kasek SMN-8 itu juga mengaku sudah menyurati Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara agar diambil inisyatif atau tindakan, namun hingga saat ini belum ada petunjuk dari Dinas Pendidikan ProvinsiSumatera Utara. Kasek juga membenarkan tidak pernah memberikan surat keterangan buat BS untuk mengikuti pelatihan di Unimed. (trs)
Share:
Komentar

Berita Terkini