Yurwana Manao Hilang, Onesius Gaho, SH Buat Pengaduan ke KPAI

Editor: DETEKSI.co author photo
Onesius Gaho, SH.CL
DETEKSI.co - Jakarta, Barisan Advokasi Peduli Yurwana Manao (BAPAN) membuat laporan pengaduan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)  atas hilangnya seorang anak perempuan di Kecamatan Hibala, Nias Selatan, Sumatera Utara, Yurwana Manao yang masih balita.

Onesius Gaho sebagai Koordinator BAPAN mengatakan bahwa pengaduan ini dibuat untuk meminta perlindungan sekaligus bantuan dari KPAI agar mendesak pihak Kepolisian melakukan segala upaya menemukan Yurwana Manao.

"Kami buat laporan pengaduan ini, minta perlindungan dan bantuan KPAI supaya bekerjasama serta mendesak pihak kepolisian untuk melakukan segala upaya menemukan korban (Yurwana Manao)" kata Onesius Gaho, SH.,CL, di Gedung Komisi Perlindungan Anak Indonesia di Jalan Teuku Umar No. 10 Gondangdia Menteng, DKI Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Onesius, yang juga Direktur Komando Bantuan Hukum (KBH) Perkumpulan Advocate dan Pengacara Nusantara (PERADAN) menyampaikan, Yurwana Manao sebagai korban anak yang hilang memiliki hak untuk dilindungi oleh Negara seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 3,4 dan Pasal 21.

Dalam UU tersebut, kata Onesius, ditegaskan bahwa setiap anak memiliki hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak.

Maka, lanjutnya, Yurwana Manao sudah seharusnya mendapatkan haknya sebagai anak yang senantiasa hidup, tumbuh dan berkembang, bebas dari kekerasan dan diskriminasi dan dilindungi oleh Negara dan Pemerintah demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum.

Onesius menjelaskan kronologi hilangnya Yurnawa Manao.

Yurwana Manao adalah anak perempuan usia 2,5 tahun Asal Kecamatan Hibala, Nias Selatan dilaporkan hilang pada Selasa 12 November 2019. Namun, hingga kini Yurwana Manao belum juga ditemukan oleh keluarga maupun pihak Kepolisian. 

Kehilangan Yurwana Manao pertama sekali dilaporkan oleh Indranas Gaho sebagai pihak keluarga kepada Kapolres Nias Selatan AKBP. I Gede Nakti Widhiarta.,SIK melalui surat elektronik, Kamis, 17 November 2019, kemudian Ayah korban, Anakho Manao juga membuat laporan langsung ke Polsek Pulau-Pulau Batu Nomor : STPL/16/XI/2019/SU/Res.Nisel/Sek.P.P Batu.

Setelah dilaporkan, Kapolsek dan 4 anggotanya turun ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) melakukan pencarian dan sempat memeriksa sejumlah saksi. Namun upaya itu tidak membuahkan hasil. 

Onesius menuturkan bahwa sejak dihentikannya pencarian, hingga saat ini Kepolisian belum juga mengambil tindakan apapun dan dinilai kasus ini cenderung tidak diprioritaskan. 

Oleh sebab itu, kata Onesius, dalam laporan pengaduan tersebut, pihak keluarga dan BAPAN meminta pihak KPAI agar:

Agar mendesak kepolisian menemukan anak tersebut dan atau setidak-tidaknya kasus ini mendapatkan kemanfaatan dan kepastian hukum dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;

Negara bertanggungjawab atas hilangnya Nurwana Manao sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;

Mendesak dan Mengawal proses hukum berdasarkan Laporan Polisi Nomor : STPL/16/XI/2019/SU/Res.Nisel/Sek.P.P Batu, tanggal 22 November 2019 hingga terungkap dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menetapkan kasus hilangnya Nurwana Manao sebagai kasus Anak Nasional yang harus mendapat perhatian serius demi menjaga keselamatan anak Indonesia dari kejahatan dan diskriminasi hak asasi manusia;

Usai laporan pengaduan diterima, KPAI mengatakan bahwa akan segera menindaklanjutinya. 

KPAI menuturkan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi terhadap Bareskrim Polri dan juga Polda Sumatera Utara untuk kemudian diteruskan di Polres Nias Selatan. (Rel)
Share:
Komentar

Berita Terkini