DPRD Harusnya Tampil Kontrol Pemkab Labuhanbatu !

Editor: DETEKSI.co author photo
Kantor DPRD Kab. Labuhan Batu
DETEKSI.co - Rantauprapat, Sehubungan dengan santernya berbagai isu terkait buruknya kinerja Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu di berbagai bidang,  DPRD Labuhanbatu belum melakukan secara maximal fungsi kinerjanya yaitu sesuai Tupoksinya,  Fungsi penyusunan Anggaran yang tepat sasaran (Budgeting), Legisladi (Pembuatan dan Pengesahan Perda) dan Pengawasan (mengasi kinerja pemkab) hal itu belum maximal kata HASANUDDIN HASIBUAN, SH Ketua Lembaga Pengawas Penyelenggara Negara (LPPN) Labuhanbatu sesuai surat yang dilayangkan ke Bupati,  DPRD Labuhanbatu no. 001.ext/Lppn/I/2020 Tanggal 29 Januari 2020.

Dalam suratnya LPPN meminta kepada 45 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labuhanbatu agar melakukan Rapat Dengar Pendapat, Panitia Khusus bahkan hak angket atau interplasi Bupati Labuhanbatu yang otoriter dan tidak mampu memberika solusi serta tetobosan penyelesaian permadalahan di Labuhanbatu,  baik Penyelesaian Pilkades Yang bermasalah (mengugat) penyelenggaraan Pilkades yg tidak demokratis sarat kecurangan dan prosedur kerja tata cara pemilu Kades serentak di labuhanbatu berlaku jujur, adil, transparan, netral dalam penyelenggaraannya, juga terkait pengawasan pelaksanaan APBD Tahun 2019, Seleksi Jabatan asn dalam mendapatkan jabatan, janji kampanyenya yang lalu tidak ditepati, asn yang ikut ikutan dalam rangka mengusung dalam Pilkada yang terang terangan dan kekosongan kas pemkab Labuhanbatu membayar paket proyek yang telah selesai di kerjakan dan proyek yang tidak selesai tepat waktu, proyek yang tidak tertenderkan 2019 bahkan proyek yang asal jadi, jelas Hadanuddin Hadibuan SH dalam suratnya. 

Aktivis GMNI Labuhanbatu bung EDI S Ritonga menyoriti anggota DPRD Labuhanbatu seharus aktif terhadap permasalahan warga, hari ini kondisinya ada sejumlah permasalahan mengenai pemilihan calon kepala desa di Labuhanbatu, baik itu Desa Lingga tiga, Desa Bandar Tinggi, kemudian juga Desa Sei Sanggul.

"Sepeti yang saya lihat sendiri, bahwa permasalahan pilkades sudah seminggu diaporan resmi kedewan belum ada tanggapan. Permasalahan penyelesaian sengketa kepala desa itu ada masa waktunya sesuai dengan perda kabupaten Labuhanbatu, atau jangan-jangan mereka tidak mengerti, karena kalau mereka mengerti hari ini pasti sudah dibahas" ucap edi S Ritonga

Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi kontroling atau pengawasan, maka sudah sewajarnya dengan adanya laporan masyarakat, DPRD kabupaten Labuhanbatu untuk memanggil panitia pemilihan kepala desa yang dilaporkan. Demi terwujudnya demokrasi yang sehat di Kabupaten Labuhanbatu.

Sementara itu ketua DPRD kabupaten Labuhanbatu Hj. Meika belum berhasil dikonfirmasi walau pesan Whats app yang dikirim bercentang warna biru, Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu Abdul Karim Hasibuan dari Gerindra mengatakan "suratnya belum ada kami terima,  tolong disusul lagi biar kami musyawarahkan dengan teman teman anggota dewan lainnya" jelasnya duseberang telepon. (Dian)
Share:
Komentar

Berita Terkini