Edy Murya, SH.MH : Kasus Perdata Tidak Bisa Dipaksakan ke Pidana

Editor: DETEKSI.co author photo
Edy Murya,SH. MH Lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas Alwashliyah (Univa) Medan
DETEKSI.co - Medan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menggelar sidang perdana beragenda pembacaan dakwaan terkait kasus pengelapan dan penipuan dalam kasus penjualan kopi yang menjerat terdakwa mantan direksi PT. GAP dan PT WGM atas nama Benny.

Berdasarkan pemantauan, persidangan berlangsung di ruang sidang Cakra 7 PN. Medan, Rabu (22/1/2020) sekira pukul 16:00 WIB. Usai membacakan dakwaan oleh ketua majelis hakim Tengku Oyong, selanjutnya sidang ditunda Rabu depan.

Usai menjalani sidang perdana, Benny mengatakan saya ini korban dari penerapan hukum yang salah, karena segala sesuatu berbisnis dengan SP ada perjanjian terkait Penjualan kopi, tidak ada yang saya tipu apalagi mengelapkan, karena kopi yang dimaksud ada stoknya di gudang dan silahkan cek, kata terdakwa kepada wartawan dengan sedih.

Hal adanya penerapan hukum yang salah, Edy Murya, SH.MH selaku Lektor Kepala di Fakultas Hukum Universitas Alwashliyah (Univa) Medan dengan tegas mengatakan peristiwa hukum perdata tidak bisa dibawa ke ranah hukum pidana, sebagaimana yang sedang di proses di persidangan di PN.Medan.

" Kasus perdata tidak bisa dipaksakan ke ranah pidana, tegas Edy Murya,SH.MH kepada DETEKSI.co Rabu (23/1/2020).

Jika kasus ini diarahkan menjadi tindak pidana maka kasus ini dinamakan penerapan hukum yang salah sebab terkesan dipaksakan. Lalu menjadi pertanyaan berikutnya, Apakah JPU bisa memenuhi unsur 378 dan 372 dalam tuntutan nya, jika tidak memenuhi unsur maka majelis hakim wajib menolak tuntutan jaksa, tegas Edy.

Alasannya, karena perbuatan yang ada dari masing masing pihak dilandasi dengan kesepakatan melalui perjanjian. Dan ini merupakan fakta hukum perdata murni, kata Edy.

Dalam hasil persidangan nantinya, saya berkeyakinan majelis hakim  PN.Medan akan memutuskan perkara ini sebagai ranah hukum perdata. Dengan demikian tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU) akan ditolak. Dan terdakwa menurut hukum harus dibebas dari segala tuntutan, ucapnya. (Red)
Share:
Komentar

Berita Terkini