Oknum Pejabat Main Mata dengan Koruptor, Muara Karta : Jargon Pemberantasan Korupsi Bohong !

Editor: DETEKSI.co author photo
Praktisi Hukum, Muara Karta, SH. MM 
DETEKSI.co - Jakarta, Belum usai kasus korupsi yang menjerat Jiwasraya, kabar dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) mencuat ke publik.

Praktisi Hukum Senior, Muara Karta menanggapi terkait berbagai dugaan korupsi yang bermunculan di negeri ini, melibatkan eksekutif, legislatif dan yudikatif, kenapa hal itu bisa terjadi karena ada yang bermain mata dengan para koruptor. 

"Makanya bohong besar gembar-gembor jargon pemberantasan korupsi," kata Karta melalui keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita Politik RMOL Jakarta, Minggu (12/1/2019). 

Menurut Karta, pembobolan duit asuransi Jiwasraya dan Asabri menjadi bukti kuat bahwa penggarongan duit rakyat makin mencemaskan. 

"Kalau uang asuransi saja sudah berani dibobol, apa lagi uang dari sektor yang lainnya. Sungguh miris," ungkap Karta yang juga Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri TNI AU (FKPP AU) ini. 

Karenanya Karta menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar secara tuntas dugaan korupsi di Jiwasraya dan Asabri. 

"Namun apakah KPK punya taring mengusutnya? Beranikah KPK untuk memanggil mantan Presiden yang terindikasi menikmati uang Asabri. Uang Asabri merupakan uangnya para prajurit untuk hari tuanya," tegas Ketua Lembaga Hukum Universitas Indonesia periode 2019 - 2022 ini. 

Karta mengungkapkan, masih maraknya praktik korupsi lantaran ringannya hukuman yang dijatuhkan. 

Dengan demikian, kata Karta, hukuman tidak akan pernah menakutkan para koruptor untuk merampok uang negara. 

"Kecuali koruptor dihukum seberat-beratnya atau sekalian dihukum mati, barulah para calon koruptor berpikir seribu kali untuk merampok uang negara," tutup Karta. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan kerugian dalam kasus PT Asabri tak kalah besar dengan Jiwasraya, yakni mencapai Rp 10 triliun. 

"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp 10 triliun," ujar Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (10/1/2020) lalu. 

Mahfud menuturkan, sebelumnya juga pernah terjadi adanya tindak pidana korupsi di tubuh Asabri. Itu terjadi ketika dirinya menjabat Menteri Pertahanan di era Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. 

Saat itu, penemuan tindak pidana korupsi di Asabri langsung berakhir ke proses hukum. (dod/rel)
Share:
Komentar

Berita Terkini