Pengadaan Pakaian DPRD Rp. 1 M Terindikasi Penyelewengan Anggaran

Editor: DETEKSI.co author photo
ilustrasi
DETEKSI - Labuhanbatu, Menguapnya dugaan Mark Up anggaran belanja pengadaan pakaian dinas harian ( PSR dan PSL ) bagi 45 anggota pimpinan DPRD Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019 pada pos DPA Sekwan Rp 1 milyar. 

Sehingga, Terindikasi kuat dugaan telah terjadi penyelewengan anggaran APBD Pemkab Labuhanbatu dengan Modus Dugaan melakukan "Mark Up" anggaran didalam DPA Sekwan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Elyiana Dalimunthe sebagai pengguna anggaran. 

Menurut ketua dewan pembina lembaga advokasi pilar rakyat sumut kabupaten labuhanbatu Haris Nixson Tambunan SH , Kamis (23/1) mengatakan, bahwasanya, terkait belanja anggaran pakaian dinas PSR dan PSL bagi 45 anggota DPRD tahun anggaran 2018 yang tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 lalu. Maka, anggaran tersebut masuk kedalam Silva anggaran Pemkab Labuhanbatu.

"TA 2018 yang tidak jadi ditenderkan, anggarannya menjadu silva. Maka kalo dimasukan ke TA 2019 maka anggarannya bisa beda, lagi", katanya.

Kepala unit layanan pengadaan (ULP) atau unit pengadaan barang dan jasa LPSE Pemkab Labuhanbatu Ali Undangan Siregar, Rabu (22/1) dikantornya jalan Meranti Kelurahan Padang Matinggi kepada awak media Deteksi mengatakan, terkait tentang belanja anggaran pakaian dinas harian (PSR dan PSL) pada anggaran tahun 2018 yang tidak jadi dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 lalu. Dan, anggaran tahun 2018 tersebut disatukan ke belanja anggaran tahun 2019 dengan belanja anggaran yang sama. Hal tersebut tidak boleh dilakukan dan itu salah.

"Manalah bisa anggaran tahun 2018 itu, digabungkan anggarannya menjadi satu paket belanja pengadaan ke tahun anggaran di tahun anggaran 2019. Itu tidak boleh dan hal itu salah lah" sebut Ali Undangan Siregar dengan nada terkejut. 

Beda lagi menurut pandangan dari kalangan pejabat dijajaran Pemkab Labuhanbatu yang tidak mau namanya mereka disebutkan ke Publik, terkait hebohnya pemberitaan dugaan Mark Up belanja anggaran pakaian dinas harian (PSR dan PSL ) bagi 45 anggota DPRD Labuhanbatu 1 milyar tersebut, turut angkat bicara kepada awak media Deteksi, Kamis (23/1).

Menurut para oknum pejabat ASN tersebut yang cukup dikenal oleh awak media di Labuhanbatu, bahwa mereka merasa terkejut membaca pemberitaan dugaan Mark Up dan dugaan Korupsi pada pos anggaran Sekwan DPRD Labuhanbatu tahun anggaran 2018  dan 2019 sebesar Rp 1 milyar.

"Kami menilai, cukup berani oknum pejabat Sekwan dan PPK serta PPTK, melakukan dugaan Mark Up. Sehingga, ada terindikasi dugaan penyelewengan anggaran tahun 2018 tersebut di masukkan ke anggaran tahun 2019 itu" katanya.

Menurut pejabat ASN itu lagi, yang keduanya adalah tidak mungkin lah pengadaan pakaian dinas harian Jas mini (PSR) tersebut mencapai sebanyak 180 stel jas mini pada tahun anggaran 2019.

"Manalah mungkin 45 anggota DPRD Labuhanbatu dengan jumlah sebanyak 90 orang dikalikan 2 stel satu orang menjadi sebanyak 180 stel pakaian ditahun 2019 ini. Itu tidak mungkin dan tidak masuk akallah. Dan, ditambah lagi pakaian belanja jas lengan panjang (PSL), kayaknya tidak masuk akal, kalaulah itu yang ditenderkan. Cukup berani mereka ya", ucap mereka para oknum pejabat ASN dijajaran Pemkab Labuhanbatu.

Terkait tentang ada terindikasi dugaan penyelewengan dan juga dugaan melakukan me "Mark Up" anggaran belanja pakaian dinas PSR dan PSL bagi 45 anggota dan Pimpinan DPRD Labuhanbatu yang diduga dilakukan oleh oknum Sekwan bersama PPK dan PPTK DPRD Labuhanbatu. Membuat puluhan mahasiswa dari gabungan Mahasiswa Peduli Keadilan Sumatera Utara ( MPK - SU) melakukan aksi demo didepan kantor Kejaksaan Tinggi Sumut di Medan, Kamis (23/1/2020) yang diketuai oleh Afandi Hasyim dan kawan kawan dari Mahasiswa di Medan.(Mortan/Dian).
Share:
Komentar

Berita Terkini