Rp 1 M Anggaran Pengadaan Pakaian DPRD Labuhanbatu Diduga Mark Up

Editor: DETEKSI.co author photo
ilustrasi
DETEKSI.co - RANTAUPRAPAT, Mulai menguap dugaan Mark Up pengadaan anggaran belanja pakaian dinas yang diperuntukan 45 anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2019. 

Dari jumlah keseluruhan anggaran sebesar Rp 1 milyar di dalam daftar perincian anggaran (DPA) Sekwan DPRD Labuhanbatu tersebut.

Adanya anggaran yang terindikasi tumpang tindih ataupun penggelembungan anggaran pada anggaran belanja pengadaan pakaian dinas PSR dan PSL bagi 45 anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu.

Dugaan Mark Up dimakaud, sesuai data DPA APBD tahun anggaran 2019 pos anggaran Sekwan disebutkan, anggaran belanja pakai dinas sipil yaitu hurup A, pengadaan pakaian Jas mini bagi Pimpinan dan anggota DPRD Labuhanbatu dengan jumlah 90 orang dikali dua stel pakaian menjadi sebanyak 180 stel pakaian jas mini.

Satu stel nya seharga Rp 2 juta rupiah dikalikan 180 stel pakaian terbilang anggaran sebesar Rp 360 juta rupiah.

Selanjutnya, hurup B yaitu pengadaan pakaian dinas harian Jas mini lengan panjang (PSR) sebanyak 90 orang dikali satu Stel pakaian dengan dikali harga Rp 2.200.000,- per Stelnya, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 198 juta rupiah.

Hurup C yaitu anggaran belanja pengadaan pakaian Jas mini bagi Pimpinan dan anggota DPRD Labuhanbatu tahun anggaran 2018 sebanyak 45 orang dikali 2 menjadi 90 stel dikali Rp 2 juta rupiah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 180 juta rupiah.

Selanjutnya, hurup D, tahun anggaran 2018,  pengadaan pakaian dinas harian Jas mini bagi 45 orang dikali 1 stel dikali harga Rp 2.200.000,- dengan jumlah Rp 99 juta rupiah.

Lanjut hurup E yaitu pengadaan pakaian sipil lengkap  (PSL) pengganti antar waktu bagi anggota DPRD Labuhanbatu, tahun anggaran 2018 terbilang 5 stel dikali Rp 6 juta rupiah dengan nilai pagu anggaran Rp 30 juta rupiah.

Dan, hurup F yaitu pengadaan pakaian Sipil harian (PSL) periode 2019 - 2024 sebanyak 45 Stel pakaian dikali Rp 6.juta rupiah dengan jumlah anggaran Rp 270 juta rupiah.

Menurut keterangan Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Sekwan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Andi Sinaga sewaktu dikonfirmasi awak media dikantor Unit Pelayanan Pengadaan barang dan jasa Pemkab Labuhanbatu dijalan Meranti, Rabu (22/1/2020) terkait anggaran DPA pengadaan pakaian bagi 45 anggota DPRD Labuhanbatu tahun anggaran 2019, mengatakan, bahwa tidak ada yang diduga Mark Up tersebut.

"Bagaimana anggaran itu disebut Mark Up. Yang mana yang Mark Up. Dan,.dari mana kalian dapat data DPA Sekwan DPRD Labuhanbatu tersebut", katanya.

Dan, selanjutnya Andi Sinaga menerangkan bahwa anggaran belanja pada daftar perincian anggaran yaitu poin hurup A, B, C dan D pengadaan pakaian dimaksud adalah dijadikan dalam satu paket.

"Ia, anggaran yang 2018 kemaren tidak dilaksanakan. Jadi, anggarannya 2018 dipoin C dan D tersebut disatukan anggarannya ke anggaran pengadaan pakaian ditahun anggaran 2019 dengan nilai kontrak Rp 389.070.000,- dengan pemenang nya adalah CV Rillah Sumatera", ucap Andi Sinaga 

Andi Sinaga menjelaskan lagi, untuk poin hurup E tersebut pengadaan pakaian nya itu adalah penunjukkan langsung. Dan, pemenangnya adalah dari CV Marks. Dan, untuk poin hurup paket F periode 2019 - 2024 tersebut, itu melalui lelang dengan pemenangnya adalah dari perusahaan CV Necis. 

"Ketiga perusahaan ini, semuanya berasal dari Medan. Sebab, dari perusahaan daerah Kabupaten Labuhanbatu tidak ada yang mampu terkait pengadaan pakaian tersebut", sebutnya. 

Mirisnya, sewaktu dipertanyakan tentang daftar pengumuman lelang pada LPSE tahun anggaran 2019 tidak terdapat jumlah pagu anggaran dari jumlah anggaran yang tertera pada paket A, B, C dan D yang digabungkan anggaran tersebut. Dan, didalam LPSE hanya terdapat pagu angka anggaran pengadaan pakaian anggota DPRD Labuhanbatu sebesar Rp 389.070.00/,-. 

PPK Andi Sinaga menjawab dengan seolah olah meralat angka dari jumlah nilai pagu dari paket A, B, C dan D yang disatukan anggaran 2018 disatukan ke anggaran 2019 menjadi jumlah Rp 837.000.000,-..

"Paket poin A, B, C dan D yang disatukan anggaran tersebut, di pelelangan LPSE harga terendah lah yang menang yaitu tawaran kita sebesar Rp 389.070.000,-. Itu lah penawaran yang terendah, makanya CV Rillah Sumatra pemenangnya" ujar Andi. 

Ironisnya, angka penawaran yang disebutkan pejabat PPK Sekwan DPRD Labuhanbatu nilai kontrak Rp 389.070.000,- . Dari anggaran sebesar empat item A, B, C dan D tersebut Rp 837.000.000.-. Sungguh miris selisih penawaran di LPSE tersebut.
(Dian/Mortan)
Share:
Komentar

Berita Terkini