Terkait Dugaan Mark Up Pakaian 45 Anggota DPRD Labuhanbatu Belum Dibagi

Editor: DETEKSI.co author photo
DETEKSI.co - Labuhanbatu, Wao, sungguh miris terdengar terkait belanja anggaran pengadaan pakaian dinas harian Jas mini bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2019.

Pasalnya, sudah terindikasi dugaan "Mark Up" belanja anggaran tentang pengadaan pakaian Sipil harian Jas mini bagi 45 anggota dewan tersebut pada tahun anggaran 2019.

Ironisnya, sampai saat ini pakaian dinas harian Jas mini bagi 45 anggota dewan kabupaten labuhanbatu tersebut belum ada satupun dibagikan.

"Belum ada dibagikan pakaian tersebut kepada anggota dewan. Sebab, masih dalam proses", kata salah seorang anggota DPRD kabupaten Labuhanbatu Zuraidah dari Partai Hanura, kepada wartawan digedung DPRD Labuhanbatu, habis rapat dengar pendapat (RDP) tentang permasalahan kondisi pekerjaan proyek fisik di kabupaten labuhanbatu, Senin (27/1/2020).

Alasannya, sambung Zuraidah, pakaian dimaksud itu, banyak yang tidak cocok ukuran pakaiannya yang diperuntukkan bagi anggota DPRD. 

"Masih dalam proses lagi. Banyak yang tidak sesuai ukurannya pakaiannya ", ucap Zuraidah singkat.

Namun, sewaktu disinggung apa penyebab banyaknya tidak cocok ukurannya dan apakah tidak dilakukan pengukuran kepada 45 anggota dewan.

"Kalau masalah itu, saya kurang mengerti terkait pengukuran pakaian tersebut. Yang intinya, sampai saat ini pakaian tersebut masih dalam proses" ujarnya.

Dan, terkait berapa jumlah stel pakaiannya untuk anggota dewan, ianya kurang mengerti. Dan, terkesan No Coment.

Diceritakan sebelumnya, sesuai data didalam daftar perincian anggaran (DPA) pos anggaran belanja Sekeretaris dewan ( Sekwan ) DPRD Labuhanbatu dan sumber anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Pemkab Labuhanbatu tahun anggaran 2019 tentang pengadaan pakaian Sipil harian Jas mini bagi pimpina dan anggota DPRD kabupaten labuhanbatu total sebesar Rp 1 milyar lebih 

Mirisnya, didalam DPA Sekwan DPRD kabupaten labuhanbatu tahun anggaran 2019 tersebut terdapat anggaran pengadaan pakaian bagi anggota DPRD pada tahun anggaran 2018 yang tidak jadi dilaksanakan pengadaan pada tahun 2018 lalu. 

"Anggaran tahun 2018 yang lalu tersebut kan tidak terlaksana anggarannya. Jadi anggaran tahun 2018 tersebut kami satukan kepada anggaran tahun 2019. Ia, anggaran 2018 disatukan jadi satu paket pengadaan pakaian dinas sipil harian Jas mini bagi 45 anggota DPRD pada anggaran tahun 2019", jelas disebutkan pejabat pembuat komitmen (PPK) Sekwan DPRD labuhanbatu Andi Sinaga bersama pejabat pembuat tehnik komitmen (PPTK) Rizal digedung ULP LPSE Pemkab Labuhanbatu jalan Meranti, kepada awak media Deteksi, Rabu (22/1/2020) kemaren.

Adapun rincian belanja anggaran pengadaan pakaian bagi 45 anggota dewan tersebut yang terindikasi kuat dugaan "Mark Up" anggaran belanja tersebut yaitu :

A. Anggaran belanja pengadaan pakaian sipil harian jas mini bagi Pimpinan dan anggota DPRD Labuhanbatu tahun anggaran 2019 dengan jumlah 90 orang dikali 2 stel pakaian menjadi sebanyak 180 stel. Satu stel seharga Rp 2 juta rupiah dikalikan 180 stel pakaian terbilang anggaran sebesar Rp 360 juta rupiah.

B. Anggaran belanja pengadaan pakaian dinas harian Jas mini lengan panjang (PSR) tahun anggaran 2019  sebanyak 90 orang dikali 1 Stel pakaian dengan dikali harga Rp 2.200.000,- per Stelnya, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 198 juta rupiah.

C. Anggaran belanja pengadaan pakaian Jas mini bagi Pimpinan dan anggota DPRD Labuhanbatu tahun anggaran 2018 sebanyak 45 orang dikali 2 menjadi 90 stel dikali Rp 2 juta rupiah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 180 juta rupiah.

Dan selanjut hurup D. Anggaran belanja pengadaan pakaian dinas harian Jas mini tahun anggaran 2018, bagi 45 orang dikali 1 stel dikali harga Rp 2.200.000,- dengan jumlah Rp 99 juta rupiah.

Menurut PPK  Sekwan DPRD labuhanbatu Andi Sinaga bersama pejabat PPTK Rizal, bahwa, anggaran belanja pakaian pada poin hurup A dan B adalah anggaran tahun 2019. Sedangkan poin hurup C dan D adalah anggaran ditahun 2018.  

"Anggaran tahun 2018 pada poin hurup C dan D tersebut disatukan anggarannya pada anggaran belanja pakaian bagi 45 anggota DPRD labuhanbatu di anggaran tahun 2019. Dijadikan satu paket pengadaannya. Dan, pemenangnya adalah dari Medan  CV Rillah Sumatera dengan nilai kontrak Rp 389.070.000,-",  ucap Andi Sinaga didampingi Rizal sebagai PPTK Sekwan DPRD labuhanbatu.

Selanjutnya adalah poin hurup E. Anggaran belanja pengadaan pakaian sipil lengkap  (PSL) pengganti antar waktu bagi anggota DPRD Labuhanbatu, tahun anggaran 2018 terbilang 5 stel dikali Rp 6 juta rupiah dengan nilai pagu anggaran Rp 30 juta rupiah.

"Yang hurup E ini adalah penunjukkan langsung dan pemenangnya juga dari Medan yaitu CV Marks nilai kontrak Rp 30 juta" sebut Andi.

Dan, hurup F. Anggaran belanja pengadaan pakaian Sipil harian (PSL) periode 2019 - 2024 sebanyak 45 Stel pakaian dikali Rp 6.juta rupiah, jumlah anggaran Rp 270 juta rupiah.

"Sedangkan poin hurup F tersebut melalui lelang LPSE juga dari Medan dengan perusahaannya CV Necis" pungkasnya.

Menurut penilaian salah seorang tokoh masyarakat daerah kabupaten labuhanbatu yang juga berkecimpung didalam LSM Pemantau Aset dan Keuangan Negara Labuhanbatu Abdul Fattah Nasution kepada awak media, Senin (27/1)2020), mengatakan, bahwa tidak mungkin dalam logikanya, pengadaan pakaian 45 anggota dewan tersebut menjadi sebanyak 90 orang dikali 2 stel satu orang anggota dewan menjadi jumlah sebanyak 180 stel pakaian dikali harga Rp 2 juta rupiah.

"Bah, mana masuk akal sebanyak itu , 180 stel pakaian. Artinya, dari 45 anggota dewan tersebut, 1 orang anggota dewan 4 stel pakaiannya. Padahal, 45 anggota dewan tersebut baru terhitung lebih kurang 3 bulan menjabat menjadi anggota DPRD Labuhanbatu. Itu tidak mungkin lah" kata Fattah.

Masih menurut Abdul Fattah.lagi, terkait anggaran tahun 2018 yang tidak jadi dilaksanakan anggarannya tersebut. Seharusnya anggaran ditahun anggaran 2018 tersebut, dibawakan lanjutannya ke tahun anggaran 2019 dengan pos ataupun item pengadaan tersebut.

"Kalau kata PPK dan PPTK Sekwan DPRD labuhanbatu, bahwa anggaran tahun 2018 tersebut anggaran belanja pengadaannya itu disatukan ke tahun anggaran 2019 dan digabungkan menjadi satu paket belanja anggaran pengadaan pakaian bagi 45 anggota dewan tersebut. Itu jelas sudah melanggar peraturan dan juga jelas jelas sudah melawan hukum . Itu bisa di Pidana", kata Fattah.

Abdul Fattah meminta agar kasus anggaran belanja pengadaan pakaian dinas bagi 45 anggota dewan pada DPA Sekwan DPRD Labuhanbatu tersebut, diproses secara hukum dan peraturan yang ada.

"Kita minta aparat yang berwenang untuk segera melakukan panggilan kepada oknum pejabat Sekwan DPRD labuhanbatu Ellyana Dalimunthe bersama PPK dan PPTK terkait anggaran belanja pengadaan pakaian bagi 45 anggota dewan tersebut", pinta Fattah.(Mortan/ Dian).
Share:
Komentar

Berita Terkini