Tidak Dilibatkan Dalam RAPBDes Puluhan BPD Minta RDP

Editor: DETEKSI.co author photo

DETEKSI.co - Stabat, Sesuai Permendagri No 20 tahun 2018 tertera dalam pasal 32 ayat 1,2,3 dan seterusnya, menyatakan, bahwa, Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.

Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kemudian disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

Namun kenyatanya banyak Kepala Desa tidak menjalankan peraturan tersebut,banyak Kepala Desa tiba - tiba menyodorkan berkas APBDes untuk ditandatangani BPD tanpa melalui proses pembahasan bersama BPD terlebih dahulu.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPC ABPEDNAS ( Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa Nasional ) Kabupaten Langkat Irwanto yang didampingi belasan perwakilan Ketua BPD yang ada diKabupaten Langkat, 
Dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) bersama Komisi A DPRD Kabuapten Langkat Senin (10/02/2020) yang  dihadiri Pj Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Langkat, perwakilan Infektorat.

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Langkat Dedek Pradesa S.Sos.I, dengan anggota Zulhijar S.Pd, Suwarmin dan Zuhariah Wista BR Gurusinga SE.

Dalam kesempatan itu Ketua Komisi A DPRD Langkat, Dedek Pradesa meminta kepada Dinas PMD Kabupaten Langkat untuk menjembatani para Kepala Desa dan BPD agar bisa sejalan dan bisa menyepakati bersama APBDes.

Menaggapi persoalan ini Pj Kepala Dinas PMD Kabupaten Langkat Musti SE, MSi mengatakan bagi Kepala Desa yang tidak melakukan pembahasan Ranperdes APBDes bersama BPD, maka anggaran Dana Desa di desanya tidak akan dicairkan terang Musti saat itu.(AR.Lim)
Share:
Komentar

Berita Terkini