Sidang Kasus Dugaan Penipuan Rp1,1 Miliar, Pengacara Terdakwa Sebut Ini Perkara Perdata Bukan Pidana

Editor: DETEKSI.co author photo
Bukti Kuitansi Pembayaran
DETEKSI.co - Medan, Kasus dugaan penipuan yang menjerat seorang pengusaha bernama Irawan alias Asiong (57) tampaknya sangat menyita perhatian publik.

Seperti diketahui, kasus Asiong saat ini masih bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Asiong didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Elvina Elisabeth Sianipar menipu saksi korban Harianto Law sebesar Rp1,1 miliar dengan modus membuka usaha kedai kopi Kok Tong.

Namun, tim penasehat hukum Asiong menyatakan keberatan dengan dakwaan jaksa tersebut. Hal tersebut telah disampaikan penasehat hukum Asiong dalam eksepsinya di depan majelis hakim yang diketuai oleh Erintuah Damanik.

"Surat dakwaan jaksa kabur (obscurlibel), tidak jelas dan tidak lengkap. Jika kami cermati bahwa dakwaan jaksa berdasarkan Pasal 143 ayat (2) hurup b KUHP adalah cacat formal," sebut Amin Thomas SH didampingi Johari Simamora SH dan Edy Murya SH MH dalam eksepsinya kepada wartawan, Jumat (20/3).

Menurut penasehat hukum Asiong, kasus ini sebenarnya adalah perkara perdata bukan pidana. Kasus ini bermula saat Asiong ada meminjam sejumlah uang kepada temannya (saksi korban) untuk keperluan usaha.

"Lalu klien kami (Asiong) juga sudah mencicil/membayar peminjaman uang tersebut. Ada semua buktinya. Namun, entah kenapa klien kami dilaporkan ke Polrestabes Medan dengan tuduhan penipuan dan penggelapan," kata penasehat hukum Asiong.

Penasehat hukum Asiong menambahkan, pihaknya juga sudah melakukan gugatan perdata terhadap saksi korban yang kini sedang bergulir di tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan.

Pengamat Hukum Kota Medan, Ali Piliang, SH diminta tanggapannya mengenai bagaimana sebenarnya yang disebutkan perdata atau pidana itu mengatakan permasalahan utang piutang adalah termasuk di dalam ketentuan hukum perdata namun apabila dilakukan dengan kebohongan atau tipu muslihat maka termasuk di dalam ketentuan hukum pidana.

"Prinsipnya, masalah pinjam meminjam adalah termasuk lingkup hukum perdata. Sehingga tidak bisa dibawa ke ranah pidana. Namun, apabila dilakukan dengan kebohongan atau tipu muslihat maka termasuk pidana," sebut Ali Piliang.

Ali Piliang mengatakan suatu perkara bisa disebut apakah perdata atau pidana bisa dibuktikan di pengadilan oleh majelis hakim yang menangani perkaranya.

"Kalau sudah masuk ke persidangan, itu majelis hakim yang membuktikannya apakah perkara itu perdata atau ada pidananya. Karena semua harus ada buktinya. Baik dari surat perjanjian antara kedua belah pihak, kemudian saksi-saksi lainnya," tandas Ali Piliang. (ans/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini