Dilantik Ditengah Badai Covid-19, Pelantikan 13 Kasek di Sumut Langgar SE Mendagri

Editor: Irvan
DETEKSI.co - Medan, Meski Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) telah mengeluarkan surat edaran kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia perihal penundaan sementara usulan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan usulan mutasi PNS antar daerah pada masa kedaruratan Kesehatan masyarakat Covid-19 dengan nomor surat : 800/1941/OTDA, namun masih ada pejabat daerah yang melanggar/mengabaikan surat edaran tersebut.

Seperti yang terjadi di Dinas Pendidikan Sumut, pada hari Senin (6/4/2020) sampai Selasa (7/4/2020) lalu,  telah dilaksanakan pelantikan 13 Kepala Sekolah (Kasek) yang dilakukan di Plt Kadis Pendidikan Arsyad Lubis dengan sengaja memilih tempat pelantikan tersebut dilaksanakan di SMKN 1 Berastagi, Kabupaten Karo agar terhindar dari pantauan para awak media.

Padahal sebelumnya, Gubsu telah menggagalkan rencana pelantikan Pejabat Eselon III di Gubernuran karena bertentangan dengan surat edaran (SE) Mendagri. Namun oleh Arsyad Lubis selaku Plt Kadis Pendidikan Pemprovsu diduga merasa lebih tinggi dari Gubsu hingga melakukan pelantikan atau rotasi terhadap 13 Kepala Sekolah tersebut dengan memilih lokasi pelantikan di Kabupaten Karo.

Terkait dengan hal itu, kepada Plt Kadis Pendidikan Arsyad Lubis ketika dikonfirmasi sejumlah awak medi melalui selularnya tidak berhasil. Bahkan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi melalui telepon seluler, Rabu (8/4/2020) tidak mendapat jawaban meski pesan melalui WA (Whaatshap) terlihat telah dibaca.

Terpisah, Pemerihati Pendidikan Edi Simatupang yang dimintai tanggapan mengenai hal tersebut di atas, Rabu (8/4/2020) menyesalkan sikap pejabat daerah terkhusus di Dinas Pendidikan Sumatera Utara yang tetap memaksa untuk melaksanakan pelantikan tersebut ditengah badai Pandemik Covid-19 yang melanda Negara-Negara di Dunia hingga Negara Indonesia.

Bahkan tegas Edi, bila hal ini benar dan dilaksanakan ditengah darurat kesehatan Covid-19 maka oknum pejabat yang telah melaksanakan kegiatan pelantikan tersebut harus segera di mutasi dari jabatannya karena telah melangar Surat Edaran Kemendagri.

Informasinya bahwa pejabat kasek tersebut berasal dari beberap daerah dan pindah ke Medan menjadi Kasek.

Masih kata Edi, seharusnya Dinas Pendidikan harus ikut berperan dengan menerbitkan surat edaran ke sekolah-sekolah untuk dilakukan penyemprotan cairan disinfektan untuk memutus rantai virus Covid-19 yang sedang melanda Indonesia khususnya di sekolah-sekolah.

"Selaku Plt Kepala Dinas Pendidikan dengan kondisi pandemik virus Covid-19 ini harus berperan aktif melakukan langkah-langkah dengan mangajak seluru kepala sekolah dan guru-guru melakukan langkah-langkah positif guna memutus rantai virus Covid-19 ini. Atau setidaknya mengajak seluruh pemangku pendidikan untuk menjaga kebersihan disekolah dan dilingkungan anak didik, bukan malah mengobok-obok jabatan para kepala sekolah," ucapnya dengan nada kesal.

Masih kata Edi selaku pemerhati pendidikan di Sumut meminta pertanggungjawaban Gubsu, Edy Ramayadi dalam hal pelantikan ke 13 kepala sekolah apa dibenarkan dalam kondisi darurat pandemik Covid-19 ini. Jika tidak, tolong dikembalikan jabatan para kepala sekolah itu dan jatuhkan sanksi terhadap Plt Kadis Pendidikan provsu, pintanya. (Red/Torus)
Share:
Komentar

Berita Terkini