Korwil Sumatera DPP Sedulur Jokowi Kecam Isu Pembebasan Napi Koruptor Dalih Wabah Covid-19

Editor: DETEKSI.co author photo
DETEKSI.co - Jakarta, Kordinator Wilayah (Korwil) Sumatera DPP Sedulur Jokowi, Jansen Leo Siagian, mengecam keras adanya isu pihak Menkum HAM untuk membebaskan para Napi Koruptor dengan dalih wabah Covid-19. Apapun alasannya, membebaskan Napi Koruptor itu adalah sebuah kejahatan baru oleh oknum Pejabat publik.

"Untuk itu,. Dewas KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung RI haruslah menelusuri, apakah ada bau Korupsi, Suap atau Gratifikasi di balik rencana pembebasan itu", ujar Leo melalui release diterima DETEKSI.co Jum'at (3/4/2020).

Selama ini bangsa kita sibuk memerangi korupsi. Bahkan KPK sudah dibentukpun, kita belum bisa mengurangi angka Korupsi di negeri ini. Para pejabat tak pernah jera melakukan korupsi, karena vonis hukumnya sangat ringan, kok tiba tiba ada pula muncul wacana untuk membebaskan Napi Koruptor itu dengan dalih wabah Covid-19, kata Leo dengan nada Heran.

" Padahal Menkum HAM belum pernah memaparkan ke publik, di Lapas mana ada Napinya yang terkena wabah Corona, " ketus Leo yang juga Pembina DPP Aliansi Jurnalis Hukum.


Sepertinya Menkum HAM lupa atau "kura-kura dalam perahu" bahwa kasus Korupsi itu, sama dengan kasus Teroris dan Narkoba adalah Kejahatan Luar Biasa atau Extra Ordinary Crime,kata Leo.

Leo berharap, kita anak bangsa ini harus berani menolak wacana untuk membebaskan Koruptor itu dengan dalih wabah Corona. "Namun kalo ada rencana untuk membebaskan Napi "kelas-teri" kita bisa saja menyetujuinya", kata Leo.. Namun Leo berharap agar Menkum HAM lebih selektif dalam memberikan toleransi bagi pembebasan Napi di tengah wabah virus Covid-19 yang melanda negeri kita ini. 

Sebab itu,. kalau para Napi itu jadi dibebaskan, maka Menkum.HAM harus memberikan data mereka kepada Polri. Tujuannya agar Polri bisa memantau dan mendeteksi para Napi tsb. Sesungguhnya ada baiknya,. jika para Napi kelas-teri yang dibebaskan itu pun diwajibkan melakukan kerja sosial, misalnya membantu aparatur pemerintah di tengah maraknya wabah Corona,. mereka misalnya diikutkan menyemprot atau membersihkan lingkungan untuk mencegah meluasnya virus Corona.

Dengan kerja sosial ini, tentunya mereka bisa beramal dan juga bisa dipantau aktivitasnya, baik oleh Menkum.HAM maupun oleh Polri, dengan demikian, mereka tidak terjerumus lagi dalam komunitas kejahatan yang pernah dilakukan, dan benar benar mereka masih status sebagai warga binaan.

Upaya penyelamatan Napi dari bahaya wabah Corona memang patut diapresiasi, tapi khusus hanya Napi kelas-teri saja. Yang patut diingat, jangan sampai pembebasan para Napi itu menimbulkan masalah baru di masyarakat dan malahan merepotkan bagi jajaran Kepolisian dalam menjaga keamanan,. Jika itu terjadi, Menkum.HAM haruslah bertanggungjawab penuh karena pembebasan Napi kelas-teri itu adalah hak prerogatifnya Menteri,. Itu pun baru bisa dilakukan jika ada persetujuan dari Presiden dan DPR.RI. (Red)
Share:
Komentar

Berita Terkini