Iklan KPU Kota Medan

Iklan KPU Kota Medan
Ayo Nyoblos, 09 Desember 2020

Anggota DPRD Medan : Data Penerima BST Berbeda di Website Kemensos-RI dan Dikantor Pos

Editor: Irvan
DETEKSI.co - Medan, Bantuan Sosial Tunai (BST) berasal dari pemerintah pusat banyak ditemukan permasalahan. Ada warga mengetahui namanya terdaftar penerima BST sebesar Rp.600 ribu harus pulang dengan kecewa, ternyata namanya tidak masuk dalam daftar penerima BST. Ini diketahui dari salah seorang warga Jalan Notes No.26 bernama Bona Halasan Silitonga, di Sopo Restorasi beberapa waktu lalu, Jumat (22/5).

Bona, awalnya mengetahui namanya ada tercantum di website Kementerian Sosial sebagai penerima bantuan BST sebesar Rp.600 ribu perbulan yang merupakan bantuan pemerintah untuk warga masyarakat terdampak COVID-19, dan diapun pergi ke Kantor Pos Medan untuk mencairkan bantuan tersebut. Namun, Bona harus mendapatkan kekecewaan, sebab, petugas yang mencairkan uang BST di Kantor Pos Medan menyebutkan bahwa nama atas nama Bona Halasan Silitonga tidak ada tertulis di daftar penerima bantuan selanjutnya petugas kantor pos mengarahkannya untuk mempertanyakan ke Lurah tempat dia berdomisili. Kesal, akhirnya Bona mendatangi Sopo Restorasi yang beralamat di Jalan Mesjid Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat.

”Bagaimana lah kami ini pak, nama saya ada terdaftar sebagai penerima bantuan BST sebesar Rp.600 ribu untuk tahap pertama di Website Kemensos-RI, namun kata orang kantor pos, saya gak dapat, karena nama saya tidak ada. Disuruh saya tanyak sama Lurah, saat saya jumpai Lurah, katanya, kalau bantuan tunai sebesar Rp.600 ribu langsung data dari pusat, jadi saya harus bagaimana, tolonglah saya ini pak, karena saya juga selama ini kerja tidak pasti, apalagi saat ini semuanya pada sulit dampak corona,” ujar Bona sedih.

Hal yang sama juga dirasakan Henry Lupini Sitanggang, warga Jalan Notes No.11 Kecamatan Medan Petisah ini juga mengeluh, karena tidak mendapat bantuan BST Rp.600 ribu untuk tahap pertama, sementara namanya juga ada tercantum di website kemensos-RI.

Antonius juga mengungkapkan, ada juga warga yang datang mengadu kepadanya terkait bantuan BST tersebut. Kata Antonius, ada satu keluarga di daerahnya, Nama ada sebagai penerima bantuan BST terdaftar di Website Kemensos-RI, lalu terdaftar di Kantor Lurah dan dikantor Pos Medan juga ada, namun di daftar nama pencairan nama tidak ada.

"Ada lagi, di web site kemensos tidak ada namanya, dan dikantor lurah juga tidak ada nama, tapi, di kantor pos ada dan sudah cair.” Jadi mana yang mau di ikuti warga, apa tidak buat bingung begini,”ujarnya.

Menanggapi permasalahan BST yang membingungkan masyarakat, anggota DPRD Medan, Antonius Tumanggor,S.Sos mengatakan sangat menyayangkan tidak validnya data dari pemerintah pusat dengan data yang ada di Dinas Sosial Kota Medan. Terbukti, ada warga yang namanya sudah jelas tercantum di Website Kemensos-RI sebagai penerima bantuan, namun ketika akan dicairkan, namanya tidak tertera didaftar penerima bantuan. ” Ini kan aneh, padahal warga sudah berharap besar bantuan yang diterima nantinya akan dapat dipergunakan buat membutuhi kehidupan keluarganya ditengah pandemi COVID-19 saat ini,” ujar Antonius kepada wartawan di Medan, Rabu (27/5/2020).

Menurut wakil ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Medan ini, ada kesan bahwa pembagian bantuan BST ini terkesan dipaksakan akibat dampak COVID-19 sementara, sebab, tidak ada data ril di Dinas Sosial Kota Medan dengan data di Kantor Pos.

Saat warga mempertanyakan ke kantor Lurah, pihak Kelurahan menyebutkan jika tugas mereka adalah hanya menangani pendistribusian beras. Namun, ketika warga mempertanyakan kenapa nama mereka tidak ada terdaftar di penerima BST, pihak Kantor Pos mengarahkan warga untuk mempertanyakan kembali ke kantor Lurah setempat. ” Sehingga kita melihat, warga seolah di bola-bola,” tuturnya.

Politisi dari Partai NasDem Kota Medan ini mengatakan akan membawa permasalahan itu ke Komisi II DPRD kota Medan, agar didapat solusi atas permasalahan yang dihadapi warga terkait data sebanyak 63 ribu kuota penerima bantuan BST di Kota Medan.

”Kita akan berkomunikasi dengan teman-teman DPRD yang duduk di Komisi II, untuk dibentuk pertemuan untuk memanggil Dinas Sosial dan pihak Kantor Pos Medan agar dapat singkron antara data yang dimiliki oleh kedua instansi tersebut,” ungkap Antonius, sambil menyarankan agar selanjutnya pencairan BST dilakukan saja di kantor pos kecamatan, untuk menghindari warga agar tidak berdesak-desakan.(Red/Van)
Share:
Komentar

Berita Terkini