Iklan KPU Kota Medan

Iklan KPU Kota Medan
Ayo Nyoblos, 09 Desember 2020

Direktur LBH AJH Ingatkan Jangan Bermain-main dengan Paket Sembako Covid-19

Editor: DETEKSI.co author photo
Ketua Dewan Pengawas DPP AJH, Anjas Milan, ST dan Direktur LBH AJH Barrack Donggut Simbolon, SH 
DETEKSI.co - Medan, Terkait Sidak yang dilakukan anggota DPRD Sumut mengenai adanya temuan isi paket sembako diduga volume dikurangi, dan Paket Sembako tersebut akan dibagikan masyarakat yang terdampak Covid-19 di sejumlah daerah.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Aliansi Jurnalis Hukum (LBH AJH) dengan tegas mengatakan dimana pun terjadi penyelewengan anggaran untuk kepentingan rakyat terkait bantuan Covid-19, LBH AJH akan melaporkan kepada institusi Aparat penegak hukum.

" Jangan main main dengan paket sembako, tim investigas perkumpulan Aliansi Jurnalis Hukum telah melakukan pemantauan di sejumlah daerah, " kata Direktur LBH AJH Barrack Donggut Simbolon, SH diaminkan Anjas Milan, ST.

Masih Barrack Donggut Simbolon, SH " Pihak kami serius memantau setiap perkembangan, untuk itu kepada masyarakat Sumatera Utara jangan ragu untuk melaporkan terkait dugaan penyelewengan pembagian paket Sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19, LBH AJH terbuka bagi umum, katanya kepada Wartawan DETEKSI.co di kantor DPP AJH di jalan Pembangunan No. 132 Kel. Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Selasa (19/5/2020).

Dari beberapa informasi masyarakat yang di terima Direktur LBH AJH Seperti yg terjadi di Simalungun bahwasanya paket sembako yang di berikan pemerintah Provsu telah di kerjain oleh oknum rekanan, ketus Direktur LBH AJH.

Hal senada juga di sampaikan Ketua Dewan Pengawas DPP AJH, Anjas Milan, ST menuturkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengingatkan bahwa menyelewengkan anggaran pengadaan barang dan jasa penanganan Covid-19 dapat diancam dengan hukuman mati.

" Wajar di hukum mati karena melakukan penyelewengan anggaran yang diperuntukkan pada situasi bencana," tegas Ketua Dewan Pengawas DPP AJH.

LBH AJH melakukan Pengawasan dan pemantauan karena perintah langsung dari Presiden RI dan Ketua KPK meminta agar semua pihak untuk mengawasi anggaran pengadaan barang dan jasa penanganan Covid-19, kata Anjas. (Red) 
Share:
Komentar

Berita Terkini