Iklan KPU Kota Medan

Iklan KPU Kota Medan
Ayo Nyoblos, 09 Desember 2020

Milyaran Dana Reses DPRD Labuhanbatu Rawan di Korupsi

Editor: DETEKSI.co author photo
ilustrasi
DETEKSI.co - RANTAUPRAPAT, Milyaran rupiah anggaran kegiatan reses DPRD Labuhanbatu rawan diselewengkan. Sebab, belanja barang dan jasa kegiatan reses yang menguras dana APBD itu dilakukan tanpa proses lelang, melainkan dikelola langsung Sekretariat Dewan (Setwan). Hal ini tentu menjadi lahan basah bagi pelaku korupsi jika terlepas dari pengawasan publik maupun penegak hukum.

Misalkan untuk kegiatan reses anggota DPRD Labuhanbatu tahun anggaran 2020. Data dihimpun, total anggaran belanja barang dan jasa kegiatan reses wakil rakyat itu diperkirakan mencapai Rp3,375 Miliyar. Ditambah lagi dana tunjangan reses seluruh anggota dewan yang mencapai Rp1,35 Milyar. Perkiraan ini, merupakan hasil kalkulasi dari penjelasan Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Labuhanbatu, Suprapto. 

Ketika ditanya wartawan, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) itu enggan membeberkan total anggaran dana kegiatan serta tunjangan reses DPRD Labuhanbatu sepanjang tahun 2020.

Namun dijelaskannya, untuk tahun ini, pihaknya menganggarkan dana berkisar Rp25 juta untuk setiap kegiatan reses masing-masing anggota DPRD Labuhanbatu yang berjumlah 45 orang.

"Selain itu, ada tambahan dana tunjangan reses Rp10 juta untuk setiap anggota dewan," jelas Suprapto saat ditemui diruang kerjanya, Jumat (15/5/2020).

Menurut Suprapto, kegiatan reses akan dilakukan sebanyak 3 kali pada tahun 2020. Namun, pada reses sidang kedua tahun sidang pertama, yang dilakukan selama 6 hari sejak 7 April lalu, telah dilakukan penyesuaian penganggaran dan teknis kegiatan akibat pandemi Covid-19.

Dimana setiap anggota dewan, sambungnya, tidak lagi mengumpulkan konstituennya secara beramai-ramai, namun dengan pola mengunjungi masyarakat dari rumah ke rumah. Atas perubahan ini, maka setiap anggota dewan hanya menghabiskan anggaran reses sebesar Rp16,5 juta yang diperuntukkan sebagai biaya makanan dan minuman konstituen yang dikunjungi.

"Jadi tidak ada lagi anggaran sewa teratak dan kursi, dan Rp16,5 juta itu hanya untuk makan dan minum. Tapi kalau dana tunjangan reses masih tetap Rp10 juta untuk setiap anggota dewan," paparnya.

"Tapi jika musibah Covid-19 ini telah berakhir saat masa reses selanjutnya, besar kemungkinan anggaran reses anggota DPRD itu akan dikembalikan seperti semula, yakni Rp25 juta untuk setiap anggota dewan," tambahnya.

Kepada wartawan, Suprapto juga menegaskan kalau anggaran kegiatan reses mencapai milyaran rupiah itu langsung dikelola Setwan tanpa proses lelang untuk dikerjakan pihak rekanan. Hal inipun, katanya, sudah berlangsung cukup lama bahkan semenjak dirinya belum menjabat sebagai Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Labuhanbatu. 

"Dari dulu memang seperti ini (tidak dilelang). Mungkin pihak ULP kayaknya yang lebih tahu mengapa kegiatan ini bisa dikelola langsung," sebutnya.

Secara teknis, Suprapto juga memastikan kalau kegiatan reses yang dilakukan sudah sesuai aturan, yakni dengan menugaskan para pendamping sebagai penyedia fasilitas setiap kebutuhan kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD.

"Jadi yang belanja kebutuhan reses itu semua dilakukan pegawai pendamping yang kita siapkan. Bukan anggota dewan," tandasnya.

Meski begitu, celah bagi para pelaku korupsi tentu masih tetap terbuka. Berbagai modus bisa saja mereka lakukan, misalkan melakukan mark up hingga nekat membuat belanja barang dan jasa fikif. Karena tak jarang terlihat adanya oknum anggota DPRD yang melakukan reses di kantor desa tanpa terlihat menggunakan jasa teratak yang telah dianggarkan.

Kemudian modus dengan melakukan satu kegiatan namun diklaim sebagai kegiatan reses beberapa orang anggota dewan. Hal-hal seperti ini tentu bisa dicegah dengan adanya pengawasan publik dan aparat penegak hukum. Namun tentu juga harus didukung oleh keterbukaan informasi dari pejabat terkait. (Dian)
Share:
Komentar

Berita Terkini