DPMPTSP Labuhanbatu Diduga Kangkangi Permenhub No. 75 Tahun 2015

Editor: DETEKSI.co author photo
DETEKSI.co - Labuhanbatu, Sudah lebih dari 14 hari Tim Institute Kolektif melakukan investigasi persoalan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Labuhanbatu, lamanya waktu investigasi karena terhalang dengan Dinas terkait yang antara paham dengan tidak untuk menjalankan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), tapi begitupun kita telah mengumpulkan data persoalan IMB Bank BRI di Jalan Sudirman Rantauprapat yang saat ini sedang melaksanakan pembangunan ulang gedung kantor

Hal tersebut di Katakan Direktur Institute Kolektife Labuhanbatu Fauzi Ramadhan Kepada awak media Jumat (26/6/2020). Dijelaskannya bahwa dari hasil investigasi yang di lakukan oleh pihanya bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bank BRI yang telah di terbitkan dengan Nomor : 503.764/535/DPMPTSP-BP4/2019 yang terbit pada tanggal 04 Oktober 2019 tidak sesuai prosedur/cacat administrasi karena mengangkangi Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No 32 tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) tersebut Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) merupakan salah satu syarat untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan

Lebih lanjut lagi, Fauzi Ramdhan menerangkan dugaan pelanggaran, bukan hanya PP yang diabaikan, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas juga di kangkangi oleh DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu dibawah kepemimpinan Faizal Amri.

Sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, dengan Bangunan Bank yang memiliki kriteria ukuran minimal 500m persegi sedangkan luas yang sedang dibangun bank BRI seluas 1587,92 M persegi wajib mengeluarkan Rekomendasi Andalalin.

Merujuk Surat Keputusan Bupati dengan Nomor 503/108/DPMPTSP/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 503/135/DPMPTSP/2017 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu, yang dimana dalam penyelenggaraan izin melibatkan Dinas terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup untuk rekomendasi Analisis Dampak Lingkungan (Amdal),dll, Dinas Perhubungan untuk rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) ,dll. Serta Dinas PUPR untuk rekomendasi Keterangan Rancangan Kota/Kabupaten (KRK), Izin Lokasi," 

"Merujuk dari Tim Teknis tersebut, Kita (Institut Kolektif) sudah melayangkan Surat ke Dinas PUPR, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup, ya syukur dua instansi cepat merespon, namun utk data rekomendasi pengelolaan lingkungan belum kita terima" 

terang Fauzi Ramdhan yang juga merupakan Mahasiswa Pascasarjana Antropologi Univ Padjadjaran (UNPAD) Bandung.

"Kita yang muda-muda ini kedepannya yang akan berproses hidup di Kabupaten Labuhanbatu, janganlah pula seperti ungkapan France "Laissez Faire City" Kabupaten Labuhanbatu ini, ya kalau merujuk zaman kolonial, "politik pintu terbuka" merupakan pintu masuk investasi, nah kalau sekarang DPMPTSP ini pintu masuknya, tapi jangan juga jadi "Laissez Faire"tambahnya. (Ari)
Share:
Komentar

Berita Terkini