Iklan KPU Kota Medan

Iklan KPU Kota Medan
Ayo Nyoblos, 09 Desember 2020

Ir. Tagore Abu Bakar : Jangan Biarkan Bener Meriah Runtuh

Editor: DETEKSI.co author photo
Sucipto
Deteksi.co Bener Meriah, Saat ini miris melihat kondisi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Mantan Bupati Bener Meriah dan mantan anggota DPR RI Ir. Tagore Abu Bakar angkat bicara, terkait dugaan penempatan jabatan ASN tidak sesuai dengan kompetensi.

" Melihat kondisi Bener Meriah hari ini maka harus 'On The Track' semua kebijakan atau penempatan harus sesuai dengan aturan yang berlaku artinya sesuai dengan sistem, kemudian sebagai muslim sesuai amanah Rasulullah, SAW jika sesuatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran berikutnya." ketus Ir. Tagore Abu Bakar.

Tokoh Masyarakat Bener Meriah berharap, semua tidak mau melihat Bener Meriah runtuh, kita harus bahu membahu membangun Bener Meriah yang jelas Pemimpinnya harus Amanah, ikhlas membangun Bener Meriah, dan Tgk. Sarkawi harus Kokoh melakukan ini berikan kesempatan kepada siapa yang mampu, penempatan sesorang itu sesuaikan dengan keahliannya tidak melihat kedekatan, tidak harus saudara kita kembalikan pada aturan yang berlaku, harapnya.

Hal senada juga diungkapkan Praktisi Hukum dan Politik Dataran Tinggi Gayo, Sucipto melalui media ini mengkritisi serta memprotes keras terkait kebijakan Bupati Tgk. Sarkawi terhadap penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak sesuai dengan Kompetensinya.
Kepada Deteksi.co Sucipto mengakui bahwa adanya kekacauan Birokrasi yang sedang terjadi di bawah kepemimpinan Bupati Bener Meriah, yakni penempatan pegawai tidak sesuai dengan Kompetensi dan terkesan ASN diimpor dari daerah lain, "Inikan Penjajahan Mental". ketus Sucipto Sabtu (20/6/2020) lalu.

Ia menerangkan, "Salah satu tugas Abdi Negara adalah melayani masyarakat sebaik baiknya, jadi Abdi Negara itu hadir melalui petugasnya yakni Aparatur Sipil Negara (ASN). Lantas pertanyaan berikutnya bagaimana caranya jika ASN atau pegawai tersebut jika seorang Dokter Hewan diangkat sebagai Kasi Trantib di sebuah Kantor Kecamatan yang ada di Bener Beriah, tanya Sucipto dengan nada kesal.

Adanya ketimpangan dalam kebijakan dalam hal penempatan pegawai, kata Sucipto di tunjuk dan diangkat seorang Kepala Dinas (Kadis) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Kadis tersebut seakan diimpor dari Aceh tenggara, patut diduga masih kerabat dekat dari orang nomor satu Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Sebelumnya menjabat Plt Kadis Transmigrasi Bener Meriah tersebut berasal dari Kantor kementerian Agama di Aceh Tenggara, begitu juga dengan tenaga honorer diimpor 80 persen dari luar Bener Meriah Ini kan Kacau ini, ini engga' betul ini, ungkap Sucipto.

Bukan itu saja, Kepala Bagian (Kabag) Hukum SE jabatan tersebut di isi oleh seorang Sarjana Hukum bukan sarjana yang lain, alasannya bila sarjana yang lain ditempatkan di Kabag Hukum, kemungkinan yang menjabat tersebut tidak mampu menerjemahkan atau membaca regulasi secara benar.

Dia juga menyatakan kekecewaannya, prihatin dan miris terhadap apa yang dialami oleh para Pengusaha lokal (Kontraktor) Bener Meriah yang hari ini itu pengusaha lokal juga dari luar, diimpor 80 persen dari luar Bener Meriah.

Dia Sucipto merunutkan bahwa Bener Meriah itu berdaulat dan Bener Meriah ini dibentuk bukan di Terminal, ini Undang-Undang, UU 41 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sekarang Provinsi Aceh. Secara "De Jure dan De facto" kita adalah rakyat yang Berdaulat, secara Konstitusi Negara Republik Indonesia syarat berdirinya suatu wilayah yaitu rakyat dan wilayah punya Pemerintahan , Undang-Undang mengakui ini , ungkap Sucipto.

Menurut saya ini masalah yang harus segera diperbaiki oleh DPRK dan Bupati sendiri, Pak Saleh Ketua DPRK dan Kawan-Kawan di DPRK Bener Meriah harapnya.

Sementara saran Kabag Humas Wahidi, terkait Pegawai langsung ke BKPP, karena domainnya adalah BKPP. Dan melalui jaringan Seluler Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah, Muhammad Jafar menurutnya " mana ada itu, gak ada itu, yang menentukan sesuai atau tidak sesuai itukan pimpinan, kalau menurut pimpinan dia seorang pegawai itu sudah patut dan layak maka sah sah saja ia mau tempatkan siapapun, ga ada itu, kalau pun tidak sesuai itu menurut kita.

Orang boleh-boleh saja berpendapat, itu Hak Priogratif dalam hal penempatan Pejabat yang mau ditempatkan pada satu tempat dan itu sudah melalui pertimbangan yang sangat matang menurut pimpinan, di daerah lain pun ada yang seperti itu, kalau orang ngga' layak gimana mau ditempatkan, tidak ada istilah penyelewengan ASN itu Pimpinan PPK sebagai pejabat Pemda sudah mempertimbangkan bahwa seorang ASN itu Patut dan layak untuk dipercayakan pada satu jabatan. (Zaki)
Share:
Komentar

Berita Terkini