Polda Kepri OTT Pemalsu Surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan BP Batam

Editor: DETEKSI.co author photo

DETEKSI.co - Batam, Tersangka berinisial A dan ALH berhasil diamankan oleh Ditreskrimum Polda Kepri atas tindak pidana pemalsuan surat faktur tagihan Uang Wajib Tahunan Badan Pangusahaan (BP) Batam dan pemerasan atau penipuan terhadap pengurusan lahan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S didampingi oleh Dirreskrimum Polda Kepri Kombes Pol Arie Dharmanto dan Wadir Reskrimum Polda Kepri AKBP Ruslan Abdul Rasyid saat konfrensi pers di Mapolda Kepri.

"Tim teknis dari Ditreskrimum Polda Kepri berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Tindakan OTT ini dilakukan berdasarkan laporan dari salah seorang yang bekerja di BP Batam. Dalam laporannya dikatakan bahwa telah terjadi pemalsuan surat faktur tagihan Uang Wajib Tahunan BP Batam. Mendasari Laporan tersebut yang dimasukkan hari Selasa, 28 Juli 2020.

Tim langsung melakukan penyelidikan secara cepat dan diperoleh informasi bahwa akan ada transaksi penyerahan surat faktur yang diduga palsu beserta uang sebesar 12 miliar rupiah di salah satu Bank yang ada di Kota Batam. Hari yang sama pukul 15.00 wib tim langsung bergerak cepat dan berhasil mengamankan tersangka," ujar Harry Kabid Humas Polda Kepri.

Lebih lanjut dijelaskan, kasus ini berawal dari Direktur PT EPS ingin mencari orang yang dapat membantu dalam pengurusan lahan dan penerbitan Surat Faktur, Penetapan Lokasi, Surat Keputusan, Surat Perjanjian sampai dengan terbitnya sertifikat. Akhirnya PT EPS memberikan kepercayaan terhadap ALH untuk pengurusan lahan tersebut, kemudian ALH menunjuk inisial A yang bertugas untuk mengurus perizinan lahannya.

"Inisial A merupakan oknum dari Pegawai BP Batam yang memiliki akses dalam pengalokasian lahan," imbuh Harry.

Selanjutnya A melakukan pemalsuan dengan cara mengedit faktur tagihan uang muka tahunan milik PT EPS. Tersangka A dengan mudahnya mendapatkan dan menjadikan dua nomor faktur yang sah, terus memindahkan nomor faktur milik perusahaan lain yang di edit dengan cara mengambil nomor faktur tersebut ke faktur milik PT EPS.

"Dari total tagihan uang muka tahunan fiktif milik PT EPS sebesar 2 miliar 840 juta rupiah. Tetapi tersangka ALH kemudian menagih uang sebesar 12 miliar rupiah kepada Direktur PT EPS dan menyuruh PT EPS agar mentransfer uang tersebut ke rekening pribadi tersangka ALH," jelasnya.

Barang bukti yang diamankan adalah satu lembar faktur tagihan  wajib tahunan, satu lembar aplikasi setoran transfer kliring, tiga lembar kwitansi, satu lembar cek, satu bundel buku cek, satu set computer, satu unit mesin scanner, satu unit mesin printer dan dua unit handphone.

Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal Pasal 263 KUH Pidana, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan Pasal 368 KUH Pidana dan atau pasal 378 KUH Pidana dan atau  pasal 368 KUH Pidana jo pasal 53 KUH Pidana dan atau pasal 378 KUH Pidana jo Pasal 53 dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. (Hendra S)

Share:
Komentar

Berita Terkini