Iklan KPU Kota Medan

Iklan KPU Kota Medan
Ayo Nyoblos, 09 Desember 2020

Gelar RDP Bersama Dinas PU dan Dinas DPKPPR, Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan Pertanyakan Aktifitas Pembangunan di Wilayah Badan Jalan Nasional

Editor: Irvan

DETEKSI.co – Medan, Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak,SH mempertanyakan terkait pembiaran yang dilakukan oleh Dinas PU Medan dan Dinas DPKPPR Medan terhadap pembiaran yang dilakukan terhadap aktifitas pembangunan di wilayah Badan Jalan Nasional.

Hal ini dikatakannya saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Medan di ruang Banggar Lantai 2 gedung DPRD Kota Medan, Selasa (8/9/2020).

Selain itu, Paul Mei Anton Simanjuntak juga heran, ketika mendengarkan penjelasan dari Kabid Penataan Bangunan dan Lingkungan, Ashadi cahyadi Lubis,ST,M.Si yang dinilainya selalu berdalih tidak tupoksi mereka terhadap perizinan pembagunan yang dilakukan di wilayah Badan Jalan Nasional.

Sementara, itu, keterangan yang disampaikan oleh Kepala Badan Jalan Nasional Wilayah II Sumut, melalui Satker bernama Simon Ginting yang menjelaskan bahwa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara pernah menerbitkan surat kepada Walikota Medan pada Tanggal 15 April Tahun 2011 Nomor RO.04.01/BBPJN-1/470 perihal Pembongkaran Bangunan diatas Saluran Drainase di ruas Jalan Nasional Ringroad Medan.

”Jadi sudah jelas, siapapun tidak berhak melakukan pembangunan di sepanjang wilayah  BBPJN Sumut sebelum ada diberikan rekomendasi. Makanya kita heran, kenapa pihak DPKPPR Kota Medan dan Dinas PU Medan membiarkan pembangunan fisik khususnya pengecoran titi dijalan Industri/Gagak Hitam atau Jalan Ringroad. Siapa yang bertanggungjawab terhadap segala bentuk pembangunan itu,”terang politisi dari Partai PDI Perjuangan Kota Medan ini.

Sementara itu, Cahyadi mengatakan untuk pembagunan pagar dan tiang bukanlah urusan dari DPKPPR Kota Medan. Tentunya pengakuan Cahyadi tersebut membuat Paul dan beberapa anggota Komisi IV DPRD Medan yang menghadiri RDP tersebut semakin heran.

”Sekali lagi saya katakan kepada DPKPPR Kota Medan, siapa yang bertanggungjawab terhadap semua pembangunan yang terjadi di sepanjang jalan wilayah BBPJN Sumut. Karena sudah jelas pihak BBPJN Sumut tidak pernah ada memberikan izin atau rekomendasi, jadi kenapa DPKPPR dan PU Medan seolah memiliki wewenang untuk itu,” terang Paul dengan nada kesal sambil mengaku dugaan selama ini adanya dugaan peran mafia bangunan dan akal-akalan oknum tertentu yang membuat warga bingung dan membangun diwilayah yang jelas sudah dilarang tersebut.

Sementara itu, Renville Napitupulu dari Fraksi Partai PSI Kota Medan mengatakan, saat ini, disepanjang jalan Ringroad tidak lagi ada aturan dalam membangun, bahkan roilen jalan ataupun garis sempadan jalan (GSJ) juga tidak dipedulikan lagi. Sementara diawal-awal pembangunan, bisa saja semua pemilik bangunan mengikuti aturan, namun karena adanya peluang dan kesalahan yang dianggap menjadi pembenaran, sehingga lambat laun pembangunan di sepanjang Jalan Ringroad sudah melanggar aturan.

”Saya hanya mau menanyakan, apakah ada Undang-Undang yang menyebutkan bahwa di sepanjang jalan Ringroad itu jika ingin membangun harus ada rekom dari BBPJN Sumut. Jika ada, maka, itu harus dilaksanakan,” terangnya.

Simon Ginting, perwakilan dari BBPJN Sumut menanggapi pertanyaan dari Renville Napitupulu mengatakan, bahwa sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan. 

“Perlu kami jelaskan, pemanfaatan ruang manfaat jalan wajib memperoleh izin (pasal 52 ayat (1) PP RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Sesuai dengan UU RI No.38 Tahun 2004 Tentang Jalan disebutkan, bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dipidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp.1.500.000.000. (Pasal 63 Ayat (1) UU RI No.38 Tahun 2004 tentang Jalan,” terang Simon Ginting yang mengaku sangat mengetahui sekali proses pembangunan Jalan Ringroad sebelum dan setelah masuk kedalam wilayah pengawasan BBPN Sumut.

Sementara itu, Daniel Pinem dari partai PDIP dan Edwin Sugesti dari partai PAN Medan, sepakat agar Pemko Medan termasuk dinas PU Medan dan DPKPPR Medan mematuhi aturan yang berlaku, dan memang jika ada kesalahan sebelumnya agar sama-sama dilakukan perbaikan untuk kedepannya.

Terakhir pada RDP masalah pengecoran parit/titi dijalan Industri/Ringroad, Paul mempertanyakan kesiapan Satpol PP Kota Medan dalam menindaklanjuti surat dari dinas PU Medan untuk melakukan pembongkaran. Namun pihak Satpol PP Medan yang diwakilkan oleh Ardani mengatakan terlebih dahulu akan melakukan rapat untuk menindaklanjuti surat dari dinas PU Medan.

”Tentang surat dari dinas PU Medan, kami Satpol PP Kota Medan besama tim akan melakukan rapat terlebih dahulu dan hari Rabu selesai rapat akan memberitahukan hasil rapat kami kepada komisi IV DPRD Kota Medan,” jelas Ardani.(Red/Van)

Share:
Komentar

Berita Terkini