DETEKSI.co - Medan, Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi diwakili Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM menerima kunjungan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumut di Balai Kota Medan, Rabu (9/9). Kunjungan dilakukan dalam rangka pemeriksaan pendahuluan atas pengelolaan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Pemko Medan.
Tim BPK yang hadir
Syafruddin Lubis selaku Wakil Penanggung Jawab didampingi Isaac Yudhistira
selaku Ketua Tim. Direncanakan, Tim BPK akan melakukan pemeriksaan pendahuluan
selama 15 hari. Selain Sekda, kedatangan Tim BPK juga diterima Asisten Umum
Setdako Medan Renward Parapat, Sekretaris Inspektorat Kota Medan Saruddin
Hutasuhut beserta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah
(OPD) yang terkait dalam penanganan Covid-19.
Mengawali sambutannya,
Sekda mengucapkan selamat datang kepada Tim BPK. Dikatakannya, Pemko Medan
telah mengalokasikan anggaran, termasuk melakukan refocusing dalam penanganan
Covid-19 di Kota Medan. Anggaran tersebut, jelasmya, digunakan untuk penanganan
3 bidang yakni kesehatan, sosial dan penanganan stimulus ekonomi.
Di bidang kesehatan,
terang Sekda, anggaran yang digunakan diperuntukan untuk mencegah
penyebaran Covid-19 dan menangani pasien yang telah terjangkit Covid-19.
Kemudian di bidang sosial, ungkapnya, memberikan bantuan sosial kepada
masyarakat yang terdampak Covid-19 baik langsung maupun tidak langsung.
“Dalam penanganan
stimulus ekonomi, kita akan prioritaskan kepada pelaku UMKM yang selama ini
menjadi binaan OPD terkait, diantaranya Dinas Koperasi & UMKM, Dinas
Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan serta Dinas Pertanian
dan Perikanan. Kita belum melaksanakannya, sebab masih menunggu program dari
OPD terkait,” kata Sekda.
Langkah ini dilakukan,
tegas Sekda, agar program stimulus ekonomi tepat sasaran. “Kita tidak mau
membagi-bagikan uang saja, tetapi harus dapat meningkatkan ekonomi masyarakat,
terutama pelaku UMKM. Sampai saat ini masih dibahas program yang paling tepat
guna penanganan stimulus ekonomi tersebut,” ungkapnya.
Terkait dengan
pemeriksaan pendahuluan yang akan dilakukan Tim BPK, Sekda selanjutnya minta
kepada OPD terkait yang menangani Covid-19 agar memberikan data yang
sebenarnya guna mempermudah Tim BPK dalam melakukan audit. “Ini menjadi
tanggung jawab penuh masing-masing OPD yang menangani Covid-19. Untuk itu
berikanlah data yang sebenarnya kepada BPK agar audit yang dilakukan cepat
selesai,” pesannya.
Syafruddin Lubis
selaku Wakil Penanggung Jawab Tim BPK yang akan melakukan pemeriksaan
pendahuluan mengatakan, dilakukan oleh seluruh BPK se-Indonesia. Adapun
tujuan dilakukan pemeriksaan ini, terang Syafruddin, untuk memperoleh
pemahaman atas hal pokok dan identifikasi kriteria pemeriksaan sebagai dasar
bagi tim dalam menyusun pemeriksaan secara lebih rinci dengan sasaran
pemeriksaan relokasi dan refocusing, penanganan bidang kesehatan, termasuk
sumbangan pihak ketiga, penanganan bidang sosial dan penanganan dampak ekonomi.
“BPK berperan agar
anggaran penanganan Covid-19 harus tepat sasaran, baik dalam penanganan
kesehatan maupun dalam pemberian bantuan sosial. Sebab, anggaran yang digunakan
untuk penanganan Covid-19 cukup besar. Kita tidak mengharapkan dalam penggunaan
anggaran terjadinya penyimpangan,” jelas Syafruddin.
Guna kelancaran
pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan, Syafruddin selanjutnya minta dukungan
seluruh OPD terkait. “Tentunya dukungan OPD terkait sangat kita butuhkan,
sehingga pemeriksaan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan secepatnya
selesai,” harapnya. (Red/Van)
