ASN Diduga Tidak Netral di Pilkada Tangsel Berujung Dilaporkan

Editor: DETEKSI.co author photo

Deteksi.co - Tangsel, Perhelatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 terlihat sarat akan terjadinya pelanggaran dan kecurangan. Terbukti kali ini ditemukan kembali dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara yang bernama Jalaludin.

Ditemukan beberapa dokumentasi foto yang menunjukkan keterlibatan Jalaludin dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan. Dalam beberapa foto yang berlatar belakang sebuah sapanduk yang bertuliskan: DEKLARASI Relawan Pemenangan Calon Walikota & Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 dan juga terdapat foto Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan yang merupakan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangsel Tahun 2020 nomor urut 3 tersebut terlihat beberapa orang warga yang salah satunya adalah seseorang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Bendahara Pustekom yang bernama Jalaludin.

Pada foto lainnya Jum'at (9/10/2020) Jalaludin juga terlihat berfoto bersama Calon Walikota Tangsel Benyamin Davnie, disamping itu adapula foto Jalaludin bersama Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan.

Berdasarkan Informasi yang kami himpun dari masyarakat ditemukan dugaan keterlibatan Jalaludin dalam pemenangan Pasangan Nomor urut 3 Benyamin-Pilar, yakni dengan modus mengadakan berbagai kegiatan seperti lomba memancing, mengajak masayarakat berwisata ke puncak yang diduga kuat merupakan bagian dari upaya beliau untuk memenangkan Pasangan Benyamin Pilar.
Berdasarakan hal tersebut kami menduga Jalaludin telah melakukan  sebuah pelanggaran pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020 sebagaimana beberapa aturan berikut: 
Ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

"Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"

Dimana menurut ketentuan Pasal 188 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 menyebutkan :

"Setiap pejabat negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa dan/atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)"

Kemudian selaku seorang ASN maka JALALUDIN telah melanggar Aturan terkait Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 Pasal 4 ayat (15) poin d yang mengatur bahwa :

"Setiap PNS dilarang :
15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat"
Disamping itu tindakan yang dilakukan oleh oknum ASN Tangsel tersebut jelas-jelas telah melanggar netralitas ASN dan dapat dikenai sanksi sebagaimana Keputusan Bersama Menteri Pendayaguaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum; Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 800-1836 Tahun 2020, Nomor 167/Kep/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020, Nomor 0314 Tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 telah dituliskan bahwasannya ASN harus bersikap netral, dan jika melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana yang sudah tertulis dalam surat keputusan bersama tersebut.

Dengan dasar bukti bukti yang ada kami, sebagai pelapor FAHMI FAUZI  dengan Kuasa Hukum YUDHIA SABARUDIN, S.H. membuat laporan ke Bawaslu Kota Tangerang Selatan Mudah2an keadilan dapat ditegakkan dan yang melanggar dapat ditindak.. ( Anjas Milan )

Share:
Komentar

Berita Terkini