Iklan KPU Kota Medan

Iklan KPU Kota Medan
Ayo Nyoblos, 09 Desember 2020

Kades Ononamolo I Lot Diduga Serobot Tanah Milik Masyarakat

Editor: DETEKSI.co author photo

Deteksi.co - Kota Gunungsitoli, Salah seorang warga Ononamolo I Lot dan/atau juga turut melapor inisial EZ mengatakan kepada wartawan masalah laporan pengaduan Adrianus Harefa tentang pengrusakan dan penyerobotan tanahnya didesa Ononamolo sudah jauh-jauh hari dilaporkan kepada kepala desa Elianus Zai diduga penyerobotan Hak milih Masyarakat.

Kedua pimpinan ini nyata- nyata telah melanggar amanat masyarakat, amanat UU yang mereka emban sebagaimana tugas mereka masing-masing, sebagaimana UU No.31 Tahun 1999 pasal 3 Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang " Penyalagunaan wewenang dan Jabatan atau sarana yang ada padanya".

ED menambahkan " Diduga Camat Gunungsitoli Selatan dan Kades Ononamolo I Lot dalam pelaksanaan pembangunan ini, dana dari dari APBDes desa Ononamolo I Lot did uga ada Konflik kepentingan, sehingga memaksakan diri menempatkan pembangunan ini dilokasi bermasalah, tandasnya mengakhiri.

Komcab LP-KPK Kepulauan Nias, ketua Faoziduhu Ziliwu, SH telah meminta klarifikasi kepada kepala desa Ononamolo I Lot kecamatan Gunungsitoli Selatan terkait dugaan tindak pidana pengrusakan tanaman dan penyerobotan tanah milik Adrianus Harefa tertanggal 27 Oktober 2020, sesuai suratnya.

LSM Nias Coruption Watch Kepulauan Nias, Sekjen an. Samabudi Zendrato menerima kuasa dari masyarakat pelapor dan pemberi kuasa memfasilitasi perkara ini.

Memohon kepada bidang pembina dan pengawasan Dana Desa, Walikota Gunungsitoli, Kadis PMDK, Camat Gunungsitoli Selatan juga pendamping desa, pendamping Lokal Desa, Pendamping desa teknik infrastruktur dan tim ahli kabupaten yang memberikan perintah dan petunjuk kepada kepala desa Ononamolo I Lot Kecamatan Gunungsitoli Selatan dan pengelola Dana Desa agar memberikan contoh yang baik, taat, patuh dan menjunjung tinggi azas-azas hukum pemerintahan yang baik dan benar sesuai yang diatur dalam UU No.6 Tahun 2014 dan PP No.43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan per Undang-Undangan No.6 tahun 2014 tentang desa dan PP No.47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP No.43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 tahun 2014 tentang desa.

Serta dimohon kepada Penegak Hukum untuk mengusut kasus ini dengan tuntas karena pada fakta yang telah diuraikan diatas kepala desa dan pengelola Dana Desa diduga telah melakukan Tindak Pidana Korupsi untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Hingga berita ini di publish, Camat dan Kades masih belum memberikan tanggapan. (Delianus harefa).

Share:
Komentar

Berita Terkini