Iklan KPU Kota Medan

Iklan KPU Kota Medan
Ayo Nyoblos, 09 Desember 2020

AKOMODASI PRESIDEN YANG TIDAK TEPAT

Editor: DETEKSI.co author photo

Warga negara sebenarnya tidak bodoh melihat bagaimana para elit bermanuver. Ketika Prabowo Subianto ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan itu sudah membuat jengah. Sementara di lain pihak, para relawan yang notabene pendukung Jokowi merengek-rengek untuk menjadi komisaris BUMN. 

PERINTAH PENUGASAN JOKOWI DIJEGAL

Bahkan Erick Tohir, yang notabene baru nimbrung sebagai pendukung Jokowi, bisa langsung jadi Meneg BUMN. Ia pun dengan arogan bisa menolak usulan nama-nama relawan Jokowi untuk jadi komisaris. Malah banyak orang yang tidak bisa dikategorikan pendukung Jokowi bisa ongkang-ongkang kaki menikmati kursi komisaris BUMN. 

Yang ironis lagi ,saat Jokowi menugaskan relawan untuk mengawasi BUMN, sudah terkumpul ratusan CV,  tapi hanya beberapa gelintir yang bisa jadi komisaris. Bahkan dalam perkembangannya malah ada satu relawan yang jadi komisaris di dua BUMN berbeda. Orang tidak tahu sebenarnya bagaimana perpolitikan elit sekitar istana, karena pada waktu Teten Masduki selaku Kepala KSP yang diperintahkan  presiden untuk memfollowup penugasan kepada relawan dari Presiden ,terkesan menjegal perintah itu. 

Alhasil kalau ada aktivis, seperti Aldian Napitupulu, menuntut hak relawan yang dijanjikan presiden tentu wajar-wajar saja. Wajar, karena kriteria dari penunjukan komisaris BUMN juga tidak clear. Bagi orang yang tidak biasa bergerilya kejar jabatan, memandang tidak ada mekanisme yang ditetapkan agar relawan bisa menjadi komisaris. 

*BANYAK JALAN MENUJU ROMA*

Selama ini ada beberapa jalur-jalur tikus bagi relawan untuk menjadi komisaris BUMN. Pertama, lewat KSP yang semasa Teten Maduki macet, tapi semasa Moeldoko diam-diam berjalan. Kedua, melalui jalur Watimpres untuk menjebol barikade Rini Sumarno saat masih Meneg BUMN. Ketiga, jalur Sekjen Meneg BUMN untuk relawan yang punya kedekatan. Keempat, melalui jalur partai politik , umumnya dalam mengakomodir para petugas partai. Kelima, lewat circle atau orang dekat Jokowi yang mengatasnamakan Presiden. Keenam, lewat jalur khusus yakni melalui orang yang punya bargaining power tinggi terhadap Jokowi. Ketujuh, jalur langsung ke Meneg BUMN atau direkrut Meneg BUMN. 

Silahkan saja siapa yang mau jadi komisaris memilih salah satu jalur. Karena tidak ada jalur resmi, Presiden sekarang kalau ditanya bagaimana nasib penugasan relawan menjadi komisaris BUMN, bisa saja dijawab "ora urus". Dan jangan frustrasi kalau sudah lewat salah satu jalur, tapi anda masih juga gagal, karena para pembisik bisa mentorpedo usulan anda untuk jadi komisaris. 

Saya dulu adalah relawan yang pertama kali, belum ada usulan relawan lain, untuk dijadikan komisaris di PT RNI. Usulan itu belum langsung ditawarkan saya. Tiba-tiba ada isu baru bahwa saya menolak usulan itu, dan akhirnya batal jadi komisaris RNI sampai akhirnya diisi oleh M Yamin. 

*GUNTING MENGGUNTING DI ANTARA RELAWAN*

 Saat ini yang terjadi adalah gerakan potong-memotong proses menjadi komisaris BUMN. Potong-memotong ini sebenarnya tidak perlu terjadi, karena menurut Adian Napitupulu ada 7200 posisi komisaris. Andaikata Presiden memberi arahan yang jelas kepada  Meneg BUMN soal penugasan itu, masalahnya akan selesai. 

Di lain pihak Presiden berat sebelah dalam menilai siapa sebenarnya yang membuat presiden menang dalam Pilpres. Pada periode pertama jelas relawan punya andil besar. Sedang pada periode kedua, ketika partai diwajibkan mengusung foto capres dan cawapres selama kampanye, mereka kurang melakukannya. 

Bahkan pada periode kedua banyak peran relawan yang diambil-alih parpol dalam melakukan kampanye Pilpres. Kampanye juga bergeser dari kampanye langsung menjadi kampanye media sosial. Itu pun yang berjibaku berdarah-darah  adalah para cebong bukan orang-orang parpol. 

*SIAPA PEMBISIK, SEHINGGA JOKOWI ANTI RELAWAN*

Entah apa yang dibisikkan ke telinga, sehingga Presiden hanya melakukan pertemuan terbatas dengan relawan tertentu, selebihnya Presiden cenderung bersikap anti relawan. BUMDES yang dulu merupakan usulan relawan malah pelaksanaannya diserahkan kepada anggota parpol melalui Mendes dari parpol. Dari awal ,kanalisasi relawan sudah dilakukan oleh Rumah Transisi yang dibentuk Rini Soemarno yang berakhir dengan penjegalan relawan. 

Gonjang-ganjing relawan minta jatah komisaris kini sudah menjadi isu satire tentang relawan yang haus kekuasaan dan penuh pamrih. Hal ini tidak perlu terjadi jika Jokowi memiliki konsep yang jelas bagaimana mengakomodasi mereka. Relawan bisa diberi peran dalam tugas pioonering atau pendamping masyarakat pada program-program propeople, sehingga tidak terkesan memberi kasur empuk atau posisi gabut (gaji buta). 

Masyarakat harus diyakinkan bahwa wajar jika setiap presiden yang menang harus melakukan power sharing kepada pendukungnya. Alasannya, karena mereka dinilai lebih loyal dan dipercaya dalam  menjalankan mandat atau penugasan. Power sharing dalam bentuk mikro adalah seharusnya peranan yang diberikan kepada relawan.

Penulis : S Indro Tjahyono, Eksponen 77/78
Share:
Komentar

Berita Terkini